• PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK

    POLEMIK PENCABUTAN RUU PKS: SULITATAU TIDAK PENTING?

    Usulan tentang penghapusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Prolegnas prioritas 2020 menimbulkan tanda tanya. Pembahasan yang dianggap terlalu sulit menjadi alasan RUU PKS ini ingin di hapuskan dari prolegnas prioritas 2020.

    Kamis, (6/8) lalu, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Diskusi Publik (Duplik) yang bertajuk “Polemik Pencabutan RUU PKS: Sulit atau Tidak Penting”. Pada Duplik kali ini menghadirkan empat pembicara, yakni, Anggota Komisi VIII DPR-RI, Lisda Hemdrajoni, Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini, Dosen Hukum Pidana FH UPNVJ, Beniharmoni Harefa, Arryman Scholar, Sabina Puspita. Pada Duplik ini juga dipandu oleh Dinda Putri, Selaku staf Kastrat BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

    Sabina Puspita sebagai pemantik pertama menjabarkan terdapat garis besar tentang Polemik dari RUU PKS. Mengapa RUU PKS ini penting, Kemudian soal pengalihan Isu yang beredar di masyarakat, kemudian  Pandangan strategis soal RUU PKS.

    “RUU PKS ini urgensi nya sangat penting mengigat ini merupakan perlindungan paling minimal bagi para korban yang mengalami kekerasan seksual,” ujar Sabina.

    Kemudian Theresia Iswarini dari Komnas Perempuan juga menambahkan pentingnya RUU PKS ini dan bagaimana sejarah dan perjuangan untuk dapat meloloskan RUU PKS ini. Karena sejak berdirinya Komnas Perempuan mereka sudah fokus untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual yang kerap dialami oleh perempuan.

    “Ada kecenderungan untuk menyalahkan korban lalu juga ada revictimisasi, kemudian tidak adanya perlindungan yang baik terhadap korban dan saksi sehingga menyebabkan impunitas bagi pelaku kekerasan seksual,” menurut wanita yang kerap disapa Rini itu.

    Dilanjutkan oleh Lisda Hendrajoni. Menurutnya, pentingnya RUU PKS ini menjadi penting karena  fenomena kekerasan seksual yang terus meningkat, dan tidak ada nya payung hokum yang jelas terhadap kasus ini. Ia berharap usahanya untuk memasukan RUU PKS ini ke prolegnas dan tentunya dapat segera di sah kan

    “Pentingnya RUU PKS ini karena  fenomena kekerasan terhadap perempuan ini terus meningkat setiap tahunnya semisal di tahun 2019 mencapai 5000 kasus dan di Januari  hingga Mei 2020 di tengah pandemic ini mencapai sekitar 500 kasus, sehingga dapat dikatakan ini darurat sekali,” ujar Anggota Komis VIII DPR-RI Fraksi Partai Nasdem itu.

    Beniharmoni Harefa menjelaskan bahwa Kekerasan seksual ini merupakan salah satu kejahatan serius karena kejahatan tersebut telah memenuhi 5 indikator untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan yang sangat jahat dan sangat tercela.

    “Ya kejahatan seksual ini dapat dikatakan sebagai kejahatan yang sangat jahat (Graviora Delicta), Karena dampak victimisasi nya ini sangat luas dan dapat berlangsung sangat lama, bahkan seumur hidup korban kekerasan seksual tidak akan bisa melupakan bahkan beberapa kasus korban ini menjadi pelaku”. Ujar Dosen Hukum Pidana FH UPNVJ itu.

    Lebih lanjut Beni mendukung untuk RUU PKS ini dengan segera, mengingat kejahatan seksual itu merupakan salah satu kejahatan yang sangat jahat dan masih banyak nya korban dari kekerasan seksual yang tidak mendapat keadilan. Dan masih banyak pelaku yang berkeliaran.

  • PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK


    Urgensikah Reformasi Polri?

    Tuntutan Reformasi Polri dinilai mengalami kemunduran bukan kemajuan. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi yang bertema Reformasi Polri

    Kamis, (2/7) lalu, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Urgensikah Reformasi Polri?”. Pada Duplik kali ini menghadirkan tiga pembicara yakni, Staf Manajemen Pengetahuan YLBHI, Aditia Bagus Santoso, Wakil Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri, dan mantan Koordinator Kontras 2017-2020, Yati Andriyani. Pada Duplik ini juga dipandu oleh Rizkydhio Putera Bermuda, selaku staf Kastrat BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

    Ghufron Mabruri sebagai pemantik pertama menyampaikan bahwa reformasi polri bukan hanya sebagai agenda, akan tetapi sebagai langkah perubahan yang tidak mengenal waktu. Polri juga harus menghentikan cara-cara represif dalam menangani suatu permasalahan.

    “Dengan polri menggunakan cara-cara represif, tentu akan mengancam kebebasan di ruang publik, oleh karena itu polri harus membuka diri dan menerima kritik dari masyarakat,” jelas Ghufron.

    Yati mengungkapkan bahwa untuk menjaga instrumen demokrasi, polri sebagai institusi penegakan hukum tidak boleh membatasi kebebasan berpendapat dari masyarakat. Netralitas polri juga masih dipertanyakan karena banyaknya perwira polri yang menempati posisi di pemerintahan dan ada yang masih aktif di polri, dimana jika seandainya masih dibutuhkan dapat dipanggil kembali.

    “Seperti UU ITE yang dipergunakan untuk menyasar masyarakat yang kritis, begitu pula pada demonstrasi yang pernah terjadi di Papua, kepolisian menggunakan pasal yang menganggap bahwa demonstrasi di papua disebut sebagai makar. Dapat dikatakan bahwa hukum yang diterapkan untuk mengintimidasi bukan sebagai penegakan hukum,” ungkap Yati.

    Yati juga beranggapan bahwa polri sering ada ketidakjelasan dalam penanganan kasus seperti kasus korupsi.

    “Kepolisian juga salah satu institusi yang “termonitor” oleh KPK,” tambah Yati.

    Aditia Bagus Santoso, atau yang akrab disapa Adit juga berpendapat bahwa polri telah menjadi otoritarianisme pemerintah dengan membungkam HAM dan masih jauh dari harapan reformasi polri. Polri dianggap ingin mendapatkan keistimewaan seperti yang didapat TNI pada orba. Kebebasan Berpendapat menjadi salah satu buah manis dari demokrasi. Tanpa kebebasan berpendapat, demokrasi akan meloncat mundur dan menjadi negara otoriter. Adit menyebutkan ada 4 pola untuk membatasi kebebasan berpendapat diantaranya intimidasi, peretasan, kriminalisasi, dan pengawasan.

    “Tindakan represi selama orba menjadi budaya yang sudah mengakar dalam tubuh institusi polri,” jelas Adit.

    Menurut Adit, reformasi telah menyingkirkan ABRI dari pemerintahan, tapi kini ia bangkit kembali, tetapi kali ini aktornya adalah kepolisian. Hal Ini tampak dari beberapa posisi di Kementerian, Non-Kementerian, BUMN, Duta Besar dan Asosiasi Independen yang diisi oleh Polisi yang aktif maupun sudah tidak aktif (purnawirawan). Posisi tersebut strategis seperti: Ketua KPK, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Menteri Dalam Negeri, Duta Besar, Komisaris BUMN hingga menjadi Direktorat Jenderal maupun Inspektorat Jenderal di beberapa Kementerian lainnya.

    “Polisi ingin mendapatkan keistimewaan seperti yang didapat TNI pada Orba,” jelas Adit.

    Lebih lanjut, ADit berpendapat, haI ini akan menimbulkan Konflik kepentingan dan pertanyaan. “Memangnya tidak ada lagi Pejabat berkompeten di tubuh Kementerian dan Lembaga tersebut?haruskah menggunakan pensiunan maupun Polisi aktif? Atau ada kepentingan lain dibaliknya seperti politik balas budi misalnya,” ungkap Adit.

  • PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK


    Ingar Bingar Tuntutan Satu Tahun JPU
    Terhadap Novel Baswedan

    Polemik tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kasus penyerangan Novel Baswedan dinilai jauh dari esensi keadilan. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi yang bertemakan tuntutan satu tahun JPU terhadap Novel Baswedan

    Kamis, (25/6) lalu, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Ingar Bingar Tuntutan Satu Tahun JPU Terhadap Novel Baswedan”. Pada Duplik kali ini menghadirkan Novel Baswedan sebagai pemantik diskusi. Serta tiga pembicara lain yakni, Guru Besar Hukum Pidana UPNVJ, Bambang Waluyo, Penasehat Hukum Novel Baswedan, Shaleh Al Ghifari, dan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana. Pada Duplik ini juga dipandu oleh Dinda Putri, selaku staf Kastrat BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

    Novel Baswedan memantik jalannya diskusi dengan menyampaikan dua perspektif, yakni perspektif hukum serta fakta-fakta yang berkorelasi dengan hal tersebut.  Terkait hal hukum, Novel mengatakan, sejak awal ketika penyidikan kasus ini, penyidik menggunakan pasal 170 tentang pengeroyokan. Kemudian menurut Novel, proses itu terus berjalan dalam penyidikan.

    “Saya memberikan keterangaan, menyampaikan masukan ke penyidik bahwa bukan pasal 170 KUHPseharusnya. Karena penyerang saya bukan keduanya menyerang, tapi salah satu membantu,” jelas Novel.

    Novel juga mengatakan, penyerangan terhadap dirinya, dilakukan dengan sedemikian rupa, dan ada pembagian peran. Dalam penyidikan, Novel juga menyampaikan bukti dan fakta mendukung dalam kasusnya. Menurut Novel, bahwa seharusnya pasal yang lebih tepat untuk kasusnya adalah terkait percobaan pembunuhan bernecana, yaitu pasal 340 juncto Pasal 55 KUHP.

    “Karena air keras yang disiram kepada saya banyak, dan saya juga sempat gagal napas,” kata Novel.

    Novel juga berpendapat, jika penyidik beranggapan bahwa kasusnya adalah terkait dengan pasal penganiayaan, maka seharusnya pasal yang diterapkan adalah pasal 355 ayat 1 junto pasal 356 KUHP. Lebih lanjut, menurut Novel, karena serangan terhadap dirinya dilakukan berencana dan penganiayaan berat, dan menyasar dirinya sebagai penegak hukum, maka menurut Novel, seharusnya ada apenambahan 1/3 hukuman pidana bagi pelaku.

    Lebih lanjut, menurut penuturan Novel, ia merasa kaget karena dalam dakwaannya kemudian proses yang dikatakan dalam persidangan, penyerangan hanya dilakukan dua orang dan motifnya dendam pribadi, dan media penyerangannya adalah air aki.

    “Ketika itu dikatakan dalam pemeriksaan persidangan saya menyampaikan keterangan seoptimal mungkin. Bahkan sebelum persidangan, saya menyampaikan keterangan tertulis dan kemudian saya serahkan investigasi laporan Komnas HAM,” jelas Novel

    Menurut Novel, dalam laporan yang dikeluarkan Komnas HAM, dijelaskan adanya abuse of process. Serangan ini juga terkait dengan pekerjaan Novel sebagai penyidik korupsi di KPK. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan, pelaku penyerangan  juga dilakukan secara sistematis. Novel juga semakin terkejut, ketika saksi-saksi kunci tidak dihadirkan dalam persidangan.

    “Alasanya karena tidak masuk berkas perkara. Hingga persidangan selesai, tidak dipanggil sama sekali,” jelas Novel.

    Menurut Novel, terdapat beberapa bukti penting yang hilang. Ia memberikan contoh, diamankannya sebuah botol oleh tim laboratoium forensik. Botol tersebut merupakan wadah ketika air keras itu dibawa. Kemudia air keras itu dituangkan ke gelas, yang tumpahannya juga menurut Novel, masih terlihat di beton berubah warna. Anehnya menurut pengakuan Novel,  botol tersebut tidak dijadikan alat bukti.

    Alat bukti lain yang juga hilang adalah baju yang dipakai Novel saat persidangan juga tidak dimasukan sebagai alat bukti. Bahkan menurut Novel, bagian depan baju tersebut dipotong secara rapi. Novel juga beranggapan, jaksa dalam menyampaikan tuntutannya, hanya mengakomodir fakta yang disampaikan terdakwa. Sementara fakta yang disampaikan Novel, tidak diakomodir.

    Hal menarik lainnya menurut Novel, adalah ketika dalam proses persidangan, tidak diperiksa peristiwa sebelum penyerangan. Menurut Novel, peristiwa sebelum penyerangan dibatasi. Hanya boleh disampaikan keterangan sata penyerangan.  Menurut Novel, jaksa juga menyampaikan pelaku hanya dua orang.

    “Padahal ini hanya bisa dijelaskan ketika menyelidiki sebelum persidangan,” kata Novel.

    Bambang Waluyo juga mengungkapkan, rendahnya tuntutan JPU digambarkan seperti Covid-19. Tentu saja dengan rendahnya tuntutan JPU, menurut Bambang, ttimbul pertanyaan mengapa dan bagaimana.

    “Dari yang disampaikan pak Novel tadi, kasus posisinya tidak benar, proses hukumnya kurang benar, tuntutannya juga tidak adil,” jelas Bambang.

    Bambang mengungkapkan mengapa tuntutan Jaksa hanya satu tahun terhadpa kasus Novel Baswedan. Menurutnya, hal tersbeut timbul karena adnya pra penuntutan. Dalam pra penuntutan, menurut Bambang, jaksa kurang teliti, serta tidak memenuhi unsur 5W + 1H. Sehingga menurut Bambang, kesempurnaan berkas BAP tidak lengkap.

    Lebih lanjut menurut Bambang, kaitannya dengan dakwaan, karena hasil pra penuntutan kurang sempurna sehingga adanya  tuntutan jaksa yang rendah. Sebenarnya jika berkaca dari tanggapan Novel, adanya unsur luka berat, adanya dengan rencana. Namun demikian dari hasil fakta persidangan JPU menganggap hal itu tidak ada, sehingga yang disampaikan dalam penuntutan terbukti pasal 353 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

    “Yang lebih menyakitkan lagi tuntutan hanya satu tahun penjara. Padahal maksimalnya 7 tahun,” tambah Bambang.

    JPU menganggap tidak adanya alasan perencanaaan. Padahal menurut Bambang, dengan pelaku mendatangi rumah Novel, itu sudah masuk ke dalam niat dan rencana. Bambang mengungkapkan, tidak mungkin jika tidak direncanakan.

    “Jadi dalam kasus ini, ada perencaanaan, niat, sengaja. Dalam kasus ini, masuk perbuataan sengaja dengan kemungkinan,” ungkap Bambang.

    Menurut Bambang, dari tuntutan JPU yang mengungkapkan pelaku tidak sengaja, menurut teorinya, sangat tidak benar. Lebih lanjut, menurut Bambang, dalam hal luka berat, Novel luka berat. Novel sebagai penegak hukum, pelakunya juga penegak hukum.

    “Dalam KUHP harus ditambahkan 1/3. Kembali ke tuntutan satu tahun, itu hal tidak professional. Tuntutan satu tahun ini tuntutan yang tidak baik,” jelas Bambang.

    Menurut Bambang, Jaksa tidak professional dan melanggar kode etik. Padahal dalam pedoman tuntutan kejaksaan, ada dua hal perihal meringankan dan memberatkan. Dalam kasus ini, Bambang menganggap masuk dalam memberatkan. Artinya tuntunan yang diberikan kepada pelaku harus memberatkan. Bambang memberikan contoh, misalnya menimbulkan penderitaan, menggangu kestabilan.

    “Pedoman ini udah diatur Jaksa agung, jadi gaboleh ngawur. Jadi demikian, jaksa tidak mempedulikan pedoman penuntutan,” tambah Bmabang.

    Bambang juga bernaggapan bahwa, hakim harus kita dorong agar menciptakan keadilan, serta ketenangan di masyarakat. Lebih lanjut, menurutnya, perlu adanya peran komis kejaksaan untuk mengawal dan mengeksaminasi tuntutan ini.

    Menurutnya juga, harus ada peran DPR, karena menurutnya, penuntutan itu satu dan tidak terpisahkan. Hal itu disebabkan, karena DPR memiliki fungsi pengawasan, sehingga harus didorong dalam berperan. Lebih lanjut, peran presiden juga harus didorong karena dalam UU kejaksaan, Jaksa agung bertanggung jawab kepada presiden.

    “Tentu dalam kasus yang menjadi polemik ini, presiden harus berkenan menanyakan profesionalitas dan kode etik terkait perkara tertentu. Peran masyarakat juga harus didorong. Kalau tidak dikawal seperti itu, peradilannya bisa peradilan sesat,” jelas Bambang.

    Shaleh Al Ghifari, atau yang akrab disapa Gifar juga mengungkapkan bahwa tuntutan ringan terdakwa kasus penyiraman air keras Novel Baswedan hanyalah satu dampak dari penyelidikan dan penyidikan yang tidak independen, tidak kredibel dan professional. Menurut Gifar, hal itu merupakan scenario sandiwara penegakan hukum yang berjalan menunjukkan bahwa sejak awal kasus ini ditangani dengan salah. Masalah mendasar, menurutnya adalah mengenai konflik of interest dan independensi menjadi penyebab utama dari proses hokum yang tidak jujur dan adil sehinngga lahirnya berbagai kejanggalan.

    “Jadi sebetulnya Presiden harus bertanggungjawab dalam kegagalan pengungkapan kasus Novel Baswedan,” jelas Gifar.

    Kurnia Ramadha juga mengungkapkan bahwa serangan terhadpa Novel Baswedan bukan serangan terhadap individu semata. Pola penyerangan menunjukan bahwa kejahatan ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Menurut Kurnia, apparat penegak hukum gagal menuntaskan perkara penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

    “Presiden Jokowi lepa stangan dalam upaya mempercepat penanganan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan,” ungkap Kurnia.

    Kurnia juga beranggapan, bahwa serangan ini menunjukan bahwa negara tidka berpihak pada isu pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, menurut Kurnia juga terdapat beberaoa problematika dalam penanganan perkara tersebut. Pertama menurut Kurnia, kejaksaan keliru dalam logika dakwaan, karena menuntut dengan pasal 351, 353 dan 355 KUHP tentang Penganiayaan. Selanjutnya adalah mengenai tiga orang saksi yang mengetahui kejadian penyiraman, tidak didatangkan oleh JPU.

    “Tuntutan juga melawan akal sehat publik. Padahal ada alasan pemberat terdakwa,” tambah Kurnia.