PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK

POLEMIK PENCABUTAN RUU PKS: SULITATAU TIDAK PENTING?

Usulan tentang penghapusan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari Prolegnas prioritas 2020 menimbulkan tanda tanya. Pembahasan yang dianggap terlalu sulit menjadi alasan RUU PKS ini ingin di hapuskan dari prolegnas prioritas 2020.

Kamis, (6/8) lalu, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Diskusi Publik (Duplik) yang bertajuk “Polemik Pencabutan RUU PKS: Sulit atau Tidak Penting”. Pada Duplik kali ini menghadirkan empat pembicara, yakni, Anggota Komisi VIII DPR-RI, Lisda Hemdrajoni, Komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini, Dosen Hukum Pidana FH UPNVJ, Beniharmoni Harefa, Arryman Scholar, Sabina Puspita. Pada Duplik ini juga dipandu oleh Dinda Putri, Selaku staf Kastrat BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

Sabina Puspita sebagai pemantik pertama menjabarkan terdapat garis besar tentang Polemik dari RUU PKS. Mengapa RUU PKS ini penting, Kemudian soal pengalihan Isu yang beredar di masyarakat, kemudian  Pandangan strategis soal RUU PKS.

“RUU PKS ini urgensi nya sangat penting mengigat ini merupakan perlindungan paling minimal bagi para korban yang mengalami kekerasan seksual,” ujar Sabina.

Kemudian Theresia Iswarini dari Komnas Perempuan juga menambahkan pentingnya RUU PKS ini dan bagaimana sejarah dan perjuangan untuk dapat meloloskan RUU PKS ini. Karena sejak berdirinya Komnas Perempuan mereka sudah fokus untuk melindungi perempuan dari kekerasan seksual yang kerap dialami oleh perempuan.

“Ada kecenderungan untuk menyalahkan korban lalu juga ada revictimisasi, kemudian tidak adanya perlindungan yang baik terhadap korban dan saksi sehingga menyebabkan impunitas bagi pelaku kekerasan seksual,” menurut wanita yang kerap disapa Rini itu.

Dilanjutkan oleh Lisda Hendrajoni. Menurutnya, pentingnya RUU PKS ini menjadi penting karena  fenomena kekerasan seksual yang terus meningkat, dan tidak ada nya payung hokum yang jelas terhadap kasus ini. Ia berharap usahanya untuk memasukan RUU PKS ini ke prolegnas dan tentunya dapat segera di sah kan

“Pentingnya RUU PKS ini karena  fenomena kekerasan terhadap perempuan ini terus meningkat setiap tahunnya semisal di tahun 2019 mencapai 5000 kasus dan di Januari  hingga Mei 2020 di tengah pandemic ini mencapai sekitar 500 kasus, sehingga dapat dikatakan ini darurat sekali,” ujar Anggota Komis VIII DPR-RI Fraksi Partai Nasdem itu.

Beniharmoni Harefa menjelaskan bahwa Kekerasan seksual ini merupakan salah satu kejahatan serius karena kejahatan tersebut telah memenuhi 5 indikator untuk dapat dikatakan sebagai kejahatan yang sangat jahat dan sangat tercela.

“Ya kejahatan seksual ini dapat dikatakan sebagai kejahatan yang sangat jahat (Graviora Delicta), Karena dampak victimisasi nya ini sangat luas dan dapat berlangsung sangat lama, bahkan seumur hidup korban kekerasan seksual tidak akan bisa melupakan bahkan beberapa kasus korban ini menjadi pelaku”. Ujar Dosen Hukum Pidana FH UPNVJ itu.

Lebih lanjut Beni mendukung untuk RUU PKS ini dengan segera, mengingat kejahatan seksual itu merupakan salah satu kejahatan yang sangat jahat dan masih banyak nya korban dari kekerasan seksual yang tidak mendapat keadilan. Dan masih banyak pelaku yang berkeliaran.

PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK


Urgensikah Reformasi Polri?

Tuntutan Reformasi Polri dinilai mengalami kemunduran bukan kemajuan. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi yang bertema Reformasi Polri

Kamis, (2/7) lalu, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Urgensikah Reformasi Polri?”. Pada Duplik kali ini menghadirkan tiga pembicara yakni, Staf Manajemen Pengetahuan YLBHI, Aditia Bagus Santoso, Wakil Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri, dan mantan Koordinator Kontras 2017-2020, Yati Andriyani. Pada Duplik ini juga dipandu oleh Rizkydhio Putera Bermuda, selaku staf Kastrat BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

Ghufron Mabruri sebagai pemantik pertama menyampaikan bahwa reformasi polri bukan hanya sebagai agenda, akan tetapi sebagai langkah perubahan yang tidak mengenal waktu. Polri juga harus menghentikan cara-cara represif dalam menangani suatu permasalahan.

“Dengan polri menggunakan cara-cara represif, tentu akan mengancam kebebasan di ruang publik, oleh karena itu polri harus membuka diri dan menerima kritik dari masyarakat,” jelas Ghufron.

Yati mengungkapkan bahwa untuk menjaga instrumen demokrasi, polri sebagai institusi penegakan hukum tidak boleh membatasi kebebasan berpendapat dari masyarakat. Netralitas polri juga masih dipertanyakan karena banyaknya perwira polri yang menempati posisi di pemerintahan dan ada yang masih aktif di polri, dimana jika seandainya masih dibutuhkan dapat dipanggil kembali.

“Seperti UU ITE yang dipergunakan untuk menyasar masyarakat yang kritis, begitu pula pada demonstrasi yang pernah terjadi di Papua, kepolisian menggunakan pasal yang menganggap bahwa demonstrasi di papua disebut sebagai makar. Dapat dikatakan bahwa hukum yang diterapkan untuk mengintimidasi bukan sebagai penegakan hukum,” ungkap Yati.

Yati juga beranggapan bahwa polri sering ada ketidakjelasan dalam penanganan kasus seperti kasus korupsi.

“Kepolisian juga salah satu institusi yang “termonitor” oleh KPK,” tambah Yati.

Aditia Bagus Santoso, atau yang akrab disapa Adit juga berpendapat bahwa polri telah menjadi otoritarianisme pemerintah dengan membungkam HAM dan masih jauh dari harapan reformasi polri. Polri dianggap ingin mendapatkan keistimewaan seperti yang didapat TNI pada orba. Kebebasan Berpendapat menjadi salah satu buah manis dari demokrasi. Tanpa kebebasan berpendapat, demokrasi akan meloncat mundur dan menjadi negara otoriter. Adit menyebutkan ada 4 pola untuk membatasi kebebasan berpendapat diantaranya intimidasi, peretasan, kriminalisasi, dan pengawasan.

“Tindakan represi selama orba menjadi budaya yang sudah mengakar dalam tubuh institusi polri,” jelas Adit.

Menurut Adit, reformasi telah menyingkirkan ABRI dari pemerintahan, tapi kini ia bangkit kembali, tetapi kali ini aktornya adalah kepolisian. Hal Ini tampak dari beberapa posisi di Kementerian, Non-Kementerian, BUMN, Duta Besar dan Asosiasi Independen yang diisi oleh Polisi yang aktif maupun sudah tidak aktif (purnawirawan). Posisi tersebut strategis seperti: Ketua KPK, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Menteri Dalam Negeri, Duta Besar, Komisaris BUMN hingga menjadi Direktorat Jenderal maupun Inspektorat Jenderal di beberapa Kementerian lainnya.

“Polisi ingin mendapatkan keistimewaan seperti yang didapat TNI pada Orba,” jelas Adit.

Lebih lanjut, ADit berpendapat, haI ini akan menimbulkan Konflik kepentingan dan pertanyaan. “Memangnya tidak ada lagi Pejabat berkompeten di tubuh Kementerian dan Lembaga tersebut?haruskah menggunakan pensiunan maupun Polisi aktif? Atau ada kepentingan lain dibaliknya seperti politik balas budi misalnya,” ungkap Adit.

PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK


Ingar Bingar Tuntutan Satu Tahun JPU
Terhadap Novel Baswedan

Polemik tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap kasus penyerangan Novel Baswedan dinilai jauh dari esensi keadilan. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi yang bertemakan tuntutan satu tahun JPU terhadap Novel Baswedan

Kamis, (25/6) lalu, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Ingar Bingar Tuntutan Satu Tahun JPU Terhadap Novel Baswedan”. Pada Duplik kali ini menghadirkan Novel Baswedan sebagai pemantik diskusi. Serta tiga pembicara lain yakni, Guru Besar Hukum Pidana UPNVJ, Bambang Waluyo, Penasehat Hukum Novel Baswedan, Shaleh Al Ghifari, dan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana. Pada Duplik ini juga dipandu oleh Dinda Putri, selaku staf Kastrat BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

Novel Baswedan memantik jalannya diskusi dengan menyampaikan dua perspektif, yakni perspektif hukum serta fakta-fakta yang berkorelasi dengan hal tersebut.  Terkait hal hukum, Novel mengatakan, sejak awal ketika penyidikan kasus ini, penyidik menggunakan pasal 170 tentang pengeroyokan. Kemudian menurut Novel, proses itu terus berjalan dalam penyidikan.

“Saya memberikan keterangaan, menyampaikan masukan ke penyidik bahwa bukan pasal 170 KUHPseharusnya. Karena penyerang saya bukan keduanya menyerang, tapi salah satu membantu,” jelas Novel.

Novel juga mengatakan, penyerangan terhadap dirinya, dilakukan dengan sedemikian rupa, dan ada pembagian peran. Dalam penyidikan, Novel juga menyampaikan bukti dan fakta mendukung dalam kasusnya. Menurut Novel, bahwa seharusnya pasal yang lebih tepat untuk kasusnya adalah terkait percobaan pembunuhan bernecana, yaitu pasal 340 juncto Pasal 55 KUHP.

“Karena air keras yang disiram kepada saya banyak, dan saya juga sempat gagal napas,” kata Novel.

Novel juga berpendapat, jika penyidik beranggapan bahwa kasusnya adalah terkait dengan pasal penganiayaan, maka seharusnya pasal yang diterapkan adalah pasal 355 ayat 1 junto pasal 356 KUHP. Lebih lanjut, menurut Novel, karena serangan terhadap dirinya dilakukan berencana dan penganiayaan berat, dan menyasar dirinya sebagai penegak hukum, maka menurut Novel, seharusnya ada apenambahan 1/3 hukuman pidana bagi pelaku.

Lebih lanjut, menurut penuturan Novel, ia merasa kaget karena dalam dakwaannya kemudian proses yang dikatakan dalam persidangan, penyerangan hanya dilakukan dua orang dan motifnya dendam pribadi, dan media penyerangannya adalah air aki.

“Ketika itu dikatakan dalam pemeriksaan persidangan saya menyampaikan keterangan seoptimal mungkin. Bahkan sebelum persidangan, saya menyampaikan keterangan tertulis dan kemudian saya serahkan investigasi laporan Komnas HAM,” jelas Novel

Menurut Novel, dalam laporan yang dikeluarkan Komnas HAM, dijelaskan adanya abuse of process. Serangan ini juga terkait dengan pekerjaan Novel sebagai penyidik korupsi di KPK. Dalam laporan tersebut juga dijelaskan, pelaku penyerangan  juga dilakukan secara sistematis. Novel juga semakin terkejut, ketika saksi-saksi kunci tidak dihadirkan dalam persidangan.

“Alasanya karena tidak masuk berkas perkara. Hingga persidangan selesai, tidak dipanggil sama sekali,” jelas Novel.

Menurut Novel, terdapat beberapa bukti penting yang hilang. Ia memberikan contoh, diamankannya sebuah botol oleh tim laboratoium forensik. Botol tersebut merupakan wadah ketika air keras itu dibawa. Kemudia air keras itu dituangkan ke gelas, yang tumpahannya juga menurut Novel, masih terlihat di beton berubah warna. Anehnya menurut pengakuan Novel,  botol tersebut tidak dijadikan alat bukti.

Alat bukti lain yang juga hilang adalah baju yang dipakai Novel saat persidangan juga tidak dimasukan sebagai alat bukti. Bahkan menurut Novel, bagian depan baju tersebut dipotong secara rapi. Novel juga beranggapan, jaksa dalam menyampaikan tuntutannya, hanya mengakomodir fakta yang disampaikan terdakwa. Sementara fakta yang disampaikan Novel, tidak diakomodir.

Hal menarik lainnya menurut Novel, adalah ketika dalam proses persidangan, tidak diperiksa peristiwa sebelum penyerangan. Menurut Novel, peristiwa sebelum penyerangan dibatasi. Hanya boleh disampaikan keterangan sata penyerangan.  Menurut Novel, jaksa juga menyampaikan pelaku hanya dua orang.

“Padahal ini hanya bisa dijelaskan ketika menyelidiki sebelum persidangan,” kata Novel.

Bambang Waluyo juga mengungkapkan, rendahnya tuntutan JPU digambarkan seperti Covid-19. Tentu saja dengan rendahnya tuntutan JPU, menurut Bambang, ttimbul pertanyaan mengapa dan bagaimana.

“Dari yang disampaikan pak Novel tadi, kasus posisinya tidak benar, proses hukumnya kurang benar, tuntutannya juga tidak adil,” jelas Bambang.

Bambang mengungkapkan mengapa tuntutan Jaksa hanya satu tahun terhadpa kasus Novel Baswedan. Menurutnya, hal tersbeut timbul karena adnya pra penuntutan. Dalam pra penuntutan, menurut Bambang, jaksa kurang teliti, serta tidak memenuhi unsur 5W + 1H. Sehingga menurut Bambang, kesempurnaan berkas BAP tidak lengkap.

Lebih lanjut menurut Bambang, kaitannya dengan dakwaan, karena hasil pra penuntutan kurang sempurna sehingga adanya  tuntutan jaksa yang rendah. Sebenarnya jika berkaca dari tanggapan Novel, adanya unsur luka berat, adanya dengan rencana. Namun demikian dari hasil fakta persidangan JPU menganggap hal itu tidak ada, sehingga yang disampaikan dalam penuntutan terbukti pasal 353 juncto pasal 55 ayat 1 KUHP.

“Yang lebih menyakitkan lagi tuntutan hanya satu tahun penjara. Padahal maksimalnya 7 tahun,” tambah Bambang.

JPU menganggap tidak adanya alasan perencanaaan. Padahal menurut Bambang, dengan pelaku mendatangi rumah Novel, itu sudah masuk ke dalam niat dan rencana. Bambang mengungkapkan, tidak mungkin jika tidak direncanakan.

“Jadi dalam kasus ini, ada perencaanaan, niat, sengaja. Dalam kasus ini, masuk perbuataan sengaja dengan kemungkinan,” ungkap Bambang.

Menurut Bambang, dari tuntutan JPU yang mengungkapkan pelaku tidak sengaja, menurut teorinya, sangat tidak benar. Lebih lanjut, menurut Bambang, dalam hal luka berat, Novel luka berat. Novel sebagai penegak hukum, pelakunya juga penegak hukum.

“Dalam KUHP harus ditambahkan 1/3. Kembali ke tuntutan satu tahun, itu hal tidak professional. Tuntutan satu tahun ini tuntutan yang tidak baik,” jelas Bambang.

Menurut Bambang, Jaksa tidak professional dan melanggar kode etik. Padahal dalam pedoman tuntutan kejaksaan, ada dua hal perihal meringankan dan memberatkan. Dalam kasus ini, Bambang menganggap masuk dalam memberatkan. Artinya tuntunan yang diberikan kepada pelaku harus memberatkan. Bambang memberikan contoh, misalnya menimbulkan penderitaan, menggangu kestabilan.

“Pedoman ini udah diatur Jaksa agung, jadi gaboleh ngawur. Jadi demikian, jaksa tidak mempedulikan pedoman penuntutan,” tambah Bmabang.

Bambang juga bernaggapan bahwa, hakim harus kita dorong agar menciptakan keadilan, serta ketenangan di masyarakat. Lebih lanjut, menurutnya, perlu adanya peran komis kejaksaan untuk mengawal dan mengeksaminasi tuntutan ini.

Menurutnya juga, harus ada peran DPR, karena menurutnya, penuntutan itu satu dan tidak terpisahkan. Hal itu disebabkan, karena DPR memiliki fungsi pengawasan, sehingga harus didorong dalam berperan. Lebih lanjut, peran presiden juga harus didorong karena dalam UU kejaksaan, Jaksa agung bertanggung jawab kepada presiden.

“Tentu dalam kasus yang menjadi polemik ini, presiden harus berkenan menanyakan profesionalitas dan kode etik terkait perkara tertentu. Peran masyarakat juga harus didorong. Kalau tidak dikawal seperti itu, peradilannya bisa peradilan sesat,” jelas Bambang.

Shaleh Al Ghifari, atau yang akrab disapa Gifar juga mengungkapkan bahwa tuntutan ringan terdakwa kasus penyiraman air keras Novel Baswedan hanyalah satu dampak dari penyelidikan dan penyidikan yang tidak independen, tidak kredibel dan professional. Menurut Gifar, hal itu merupakan scenario sandiwara penegakan hukum yang berjalan menunjukkan bahwa sejak awal kasus ini ditangani dengan salah. Masalah mendasar, menurutnya adalah mengenai konflik of interest dan independensi menjadi penyebab utama dari proses hokum yang tidak jujur dan adil sehinngga lahirnya berbagai kejanggalan.

“Jadi sebetulnya Presiden harus bertanggungjawab dalam kegagalan pengungkapan kasus Novel Baswedan,” jelas Gifar.

Kurnia Ramadha juga mengungkapkan bahwa serangan terhadpa Novel Baswedan bukan serangan terhadap individu semata. Pola penyerangan menunjukan bahwa kejahatan ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Menurut Kurnia, apparat penegak hukum gagal menuntaskan perkara penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

“Presiden Jokowi lepa stangan dalam upaya mempercepat penanganan penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan,” ungkap Kurnia.

Kurnia juga beranggapan, bahwa serangan ini menunjukan bahwa negara tidka berpihak pada isu pemberantasan korupsi. Lebih lanjut, menurut Kurnia juga terdapat beberaoa problematika dalam penanganan perkara tersebut. Pertama menurut Kurnia, kejaksaan keliru dalam logika dakwaan, karena menuntut dengan pasal 351, 353 dan 355 KUHP tentang Penganiayaan. Selanjutnya adalah mengenai tiga orang saksi yang mengetahui kejadian penyiraman, tidak didatangkan oleh JPU.

“Tuntutan juga melawan akal sehat publik. Padahal ada alasan pemberat terdakwa,” tambah Kurnia.

PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK

Seberapa Penting SOP Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus?

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual di kampus adalah karena tidak adanya regulasi yang mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Kamis, (14/5) lalu, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Seberapa Penting SOP Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus?”. Pada Duplik kali ini menghadirkan tiga pemantik diskusi, yakni Dosen FH UPNVJ, Rosalia Dika, Ketua BEM Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Tahun 2019, Erviana Madalina, dan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Fajar Adi Nugroho.  Pada Duplik ini juga dipandu oleh Fikhri Syafar, selaku Ketua BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

Diawal diskusi, Rosalia menjelaskan mengenai definisi Kekerasan seksual. Menurutnya, mengacu pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS), kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Lebih lanjut, menurut Rosalia, ciri khusus dari kekerasan seksual adalah adanya relasi kuasa. Ia memberikan contoh, misalnya dari dosen ke mahasiswa, dosen senior ke dosen junior, dari dosen ke pegawai, dari mahasiswa senior ke junior, dan lain sebagainya.

“Relasi kuasa dimana pelaku mempunyai suatu kuasa untuk memberikan tekanan terhadap korban sehingga korban dibuat tidak berdaya,” jelas Rosalia.

Menurut Rosalia, SOP Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus penting untuk mengisi kekosongan akibat belum disahkannya RUU P-KS. Selain itu, menurutnya juga SOP Penanganan Kekerasan Seksual mampu memberikan kerahasiaan, karena menurutnya, sering kali korban takut melapor karena birokrasi yang tidak jelas dan juga masyarakat kita mempunyai budaya yang menyalahkan korban.

Selain itu juga menurut Rosalia, SOP Penanganan Kekerasan Seksual dapat menjamin keselamatan peserta didik dari ancaman kekerasan seksual. SOP Penanganan Kekerasan Seksual juga mampu menjadi pusat pengaduan yang melindungi korban dengan adanya suatu gugus kerja sebagai wadah terpadu untuk mendampingi dan memproses pengaduan korban kekerasan seksual.

“SOP Penanganan Kekerasan Seksual juga mampu membantu korban dalam pelaporan hukum maupun pendampingan psikologis, membangun kesadaran tentang relasi kuasa dan merupakan suatu peringatan bahwa ada publik yang sedang mengawasi, dan ada aturan yang bisa menjerat Pelaku Kekerasan Seksual,” jelas Rosalia.

Lebih lanjut, Erviana Madalina atau yang lebih akrab disapa Vian juga memaparkan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menempati peringkat ketiga dari setiap kejadian kekerasan seksual yang terjadi di tempat umum. Di Kampusnya sendiri, yakni IKJ, kasus kekerasan seksual pernah terjadi pada tahun 2019 saat Vian menjadi Ketua BEM IKJ. Menurutnya hal itu menjadi pemicu aksi anti kekerasan seksual oleh berbagai pihak salah satunya adalah BEM IKJ.

“Menanggapi kasus tersebut BEM IKJ melakukan sebuah survei terkait kekerasan seksual yang terjadi di IKJ yang akhirnya menjadikan isu kekerasan seksual semakin terdengar dan diperhatikan,” jelas Vian.

Lebih lanjut menurut Vian, langkah taktis dalam menangani atau menanggulangi masalah kekerasan seksual adalah dengan melakukan edukasi kepada seluruh sivitas akademika, membentuk satu unit khusus, dan juga merangkul semua elemen sivitas akademika. Edukasi terkait isu kekerasan seksual dapat dilakukan dengan diskusi publik ataupun melalui kampanye di sosial media.

Menurut Vian, unit khusus dibuat bertujuan untuk mendampingi korban dalam menjalani proses penanganan kasus yang dialaminya baik pendampingan secara hukum maupun psikologis. Unit khusus di IKJ dikenal dengan nama Jemari IKJ yang sampai saat ini masih aktif dalam mengawal isu kekerasan seksual di IKJ.

Vian bercerita, bahwa perjuangan dia dan teman-temannya dalam memperjuangkan kasusu kekerasan seksual di kampusnya membuahkan hasil, yakni dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dekan Fakultas Film Ilmu dan Televisi (FFTV) IKJ yang berisi sanksi terhadap pelaku Kekerasan Seksual baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen.

“Sanksi tersebut berupa surat teguran, skorsing, ataupun dropout bagi mahasiswa. Sementara bagi dosen dapat berupa surat teguran, atau pemberhetian dari jabatan struktural secara tidak terhormat,” tambah Vian.

Senada dengan Vian, Fajar juga mengungkapkan bahwa isu kekerasan seksual di kampusnya, dipicu karena kasus pemerkosaan yang dilakukan Sastrawan Sitok Srengenge terhadap mahasiswi berinisial RW. Disambung lagi dengan tidak kunjung disahkannya RUU P-KS kian membuat kasus kekerasan seksual menjadi tidak tertanggulangi.

Menurut Fajar, RUU P-KS dapat menjadi rujukan untuk regulasi penanganan kekerasan seksual khususnya dilingkungan kampus. Pada saat ia menjadi Ketua BEM FH UI, ia melakukan penelitian pada tahun 2018 terkait kekerasan seksual di Fakultasnya. Alhasil dari 177 responden, 22 diantaranya mengaku pernah mengalami kekerasan seksual.

“Pada akhir tahun 2019 dosen FH dan FIB UI menerbitkan buku saku SOP Penanganan Kekerasan Seksual. Kedua dosen tersebut juga merangkul BEM UI, BEM FH, BEM FIB, dan Hopehelps layanan tanggap dan pencegahan kekerasan seksual di kampus UI,”jelas Fajar.

Menanggapi hal tersebut, menurut Fajar pihak Rektorat UI membuka kanal pengaduan di situs UI untuk menampung pengaduan tindakan kekerasan seksual di lingkungan UI. Namun hal ini menurut Fajar tidak efektif karena penanganan kekerasan seksual harus menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Fajar menambahkan bahwa meskipun telah dirumuskannya SOP Penangangan kekerasan seksual di lingkungan kampus hal itu tidak menjamin terwujudnya kampus aman dari kekerasan seksual. Karena menurutnya, implementasi dari subtansi SOP itu sendiri sulit untuk direalisasikan karena beberapa kendala salah satunya tidak adanya dasar hukum yang kuat atau rujukan hukum.

“Contohnya adalah hambatan dari pengesahan Peraturan Rektor yang diintervensi sejumlah dosen,” jelas Fajar.

Diakhir pemantik diskusinya, Fajar menjelaskan bahwa kendala kekosongan hukum terkait penanganan kekerasan seksual ini coba disuarakan oleh jaringan muda kampus yang menuntut segera dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penanganan Kekerasan Seksual dilingkungan kampus.

“Selain itu jaringan muda kampus juga menuntut agar segera disahkannya RUU P-KS,” jelas Fajar.

PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK

Kekerasan Seksual Demi Nama Baik Kampus, Jerat Pelaku Kerap Dihapus

Dilatarbelakangi meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual dalam lingkup kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi yang bertemakan Kekerasan Seksual

Kamis, (7/5) lalu, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Kekerasan Seksual: Demi Nama Baik Kampus, Jerat Pelaku Kerap Dihapus”. Pada Duplik kali ini menghadirkan dua pemantik diskusi, yakni Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, dan Aktivis Perempuan, Lini Zurlia. Pada Duplik ini juga dipandu oleh Dinda Putri, selaku staff Kastrat BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

Asfinawati membuka diskusi dengan menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual di Kampus dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang. Menurutnya, bisa saja dosen melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswa, staf tata usaha kepada mahasiswa atau bahkan antar mahasiswa itu sendiri. Hal ini diperparah dengan banyaknya kasus yang tak berlanjut dan berhenti di tahap kepolisian.

“Para penyintas sekarang lebih berani untuk speak up ini sebuah nilai positif untuk sama-sama menguatkan,” jelas Asfin Ketika diskusi berlangsung.

Lebih lanjut, Asfin juga mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual sudah menjadi suatu hal yang bersifat turun temurun. Menurutnya kekerasan seksual yang di alami oleh teman-teman mahasiswa saat ini terjadi karena tidak pedulinya institusi pendidikan sehingga membiarkan hal ini terus terjadi.

Asfin juga berpendapat kekerasan seksual yang kita lihat saat ini adalah gejala dari orang orang yang beranggapan bahwa isu perempuan atau isu gender tidak terlalu penting. Ia mencontohkan seperti harusnya penyintas (korban) harus diam demi nama baik institusi.

“Jadi artinya penyintas kekerasan seksual itu harus menjaga nama baik kampus, alumni, mahasiswa dan lainnya,” keluh Asfin.

Kondisi yang meminggirkan isu gender dengan isu lainnya, membuat Asfin teringat akan kondisi gerakan sosial pada masa orde baru. Ia mengatakan bahwa ketika masa awal orde baru, banyak yang meminggirkan isu perempuan yang dianggap mengacaukan konsolidasi ketika waktu itu.

“Nanti saja mengusung isu perempuan, karena saat ini (saat orde baru) kita sedang mengususng isu demokratisasi negara, jangan sampai isu perempuan ini mengacaukan konsolidasi,” tambah Asfin.

Asfin juga beranggapan, banyaknya pelaku kekerasan seksual yang tidak terkena sanksi menandakan bahwa tidak adanya hukum yang jelas untuk menjerat pelaku. Menurutnya, saat ini tidak ada yang sungguh-sungguh memetakan dan mengakomodir pelaku kekerasan seksual. Menurutnya, ini menandakan buruknya cermin sistem hukum Indonesia jika dilihat dari substansi penegakan pelaku kekerasan seksual.

“Jadi sebenarnya tidak ada sistem hukum yang dapat membela korban siapapun korbannya,” tambah Asfin.

Senada dengan Asfin, Lini Zurlia juga beranggapan bahwa kekerasan seksual di kampus terjadi karena relasi kuasa yang sangat timpang. Lini menjelasakn, yang dimaksud dengan relasi kuasa adalah seseorang yang memiliki derajat diatas biasanya akan menganggap rendah atau remeh siapa yang dianggap derajat yang rendah.

“Orang-orang yang holding power the most biasanya pekerja kampus, dosen, rektorat, dekanat,” jelas Lini.

Lini juga menambahkan, jika pelaku kekerasan seksual adalah sesama mahasiswa, biasanya dilakukan oleh mahasiswa laki-laki. Menurutnya itu terjadi karena banyak yang beranggapan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga berpikir bahwa boleh melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Berbicara soal kekerasan seksual, Lini menjelaskan bahwa ada institusi yang sudah mengeluarkan edaran perihal penanganan kekerasan seksual di kampus. Ini dikeluarkan dan diedarkan di kampus yang berada dalam naungan Kementerian Agama.

“Isinya sangat bagus, karena merujuk pada apa yang dipaparkan oleh Komnas Perempuan,” tambah Lini.

Lini juga menjelaskan berpihal bentuk-bentuk kekerasan seksual. Tetapi menurut Lini, yang paling sering terjadi adalah cat calling. Lini juga beranggapan bahwatujuan dari cat calling bukan sekedar menyapa, tetapi ada unsur untuk merendahkan seseorang, dalam hal ini perempuan.

“Merendahkan disini biasanya terjadi akibat cara pemikiran bahwa laki-laki posisinya ada diatas derajat perempuan. Yang berarti penempatan Laki laki lebih istimewa dibanding perempuan,” kata Lini.

Lini beranggapan, hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh kultur sosial di masyarakat, sehingga mempengarhui bagaimana cara pandang orang-orangnya. Jika pandangan salah ini terus didiamkan, yang terjadi seterusnya masyarakat akan memandang derajat perempuan lebih rendah dibandingkan derajat laki-laki.

PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK

Polemik Pembebasan Napi. Napi Berulah, Masyarakat Resah?

Situasi akibat pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19), pemerintah mengeluarkan Narapidana (Napi) untuk mencegah penularan Covid-19. Berbagai polemik pun muncul di masyarakat. BEM FH UPNVJ menyelenggarakan diskusi via zoom untuk membahas mengenai kebijakan tersebut.

Kamis, (30/4) lalu, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FHUPNVJ) menyelenggarakan Diskusi Publik (Duplik) yang bertajuk “Polemik Pembebasan Napi. Napi Berulah Masyarakat Resah?”. Pada Duplik kali ini menghadirkan tiga pemantik diskusi yakni, Dosen Hukum Pidana FH UPNVJ, Beniharmoni Harefa, Ketua Kampanye dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arip Yogiawan, serta Peneliti Hak Asasi Manusia (HAM) Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar. Duplik kali ini juga dimoderatori oleh Ghatfan Hanif, selaku Staf Kastrat BEM FH UPNVJ.

Beniharmoni Harefa membuka diskusi dengan menjelaskan alasan pembebasan Narapidana (Napi) di tengah pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). Ia menjelaskan bahwa situasi lapas di Indonesia yang over crowded dan capacity menyebabkan menerapkan penerapan physical distancing di dalam lapas sangat padat, sehingga mengakibatkan mudahnya penularan penyakit.

“Contoh tempat tertutup yang tertular Covid-19 seperti lembaga Pendidikan calon-calon perwira polisi dan asrama bethel,” jelas Beni.

Lebih lanjut, Beni juga menjelaskan sejatinya paradigma hukum pidana yang baru di Indonesia telah meninggalkan pidana yang sifatnya retributive dan menuju pemidanaan yang lebih bersifat korektif, rehabilitatif, dan restorative. Baginya, pidana penjara mengarah pada ultimum remedium atau sebagai obat terakhir. Pemidanaan seperti ini menurutnya tidak efektif dan kedepan memerlukan untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan

Menurutnya, Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sudah sesuai dengan paradima hukum pidana modern. Meskipun ia juga mengakui masih banyak kelemahan terkait peraturan tersebut.

Menurut Beni, salah satu kelemahannya dari Permenkumham ini terkait tidak optimalnya fungsi pengawasan. Kelemahan itu menurut Beni, meliputi kebijakan dikeluarkan dan diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang bertanggung jawab atas Napi yang dikeluarkan yang tercantum dalam Pasal 19.

“Jumlah Bapas ada 71, pembimbing kemasyarakatan hanya 1.222 ribu. Seharusnya melibatkan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawasi para Napi seperti Bupati ataupun Camat,” kata Beni saat diskusi berlangsung.

Beni juga menjelaskan, bahwa Napi yang dibebaskan saat pandemi Covid-19 adalah yang dikategorikan dalam pidana umum. Sementara Napi pidana khusus seperti terorisme, narkotika, kejahatan keamanan negara, kejahatan terhadap HAM dan transnasional tak termasuk Napi yang dikeluarkan menuurt Permenkumham ini.

Beni juga mempertanyakan apakah dengan dibebaskannya Napi akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena menurutnya, dari jumlah Napi yang dikelarkan sebanyak 38.822 orang, yang berulah Kembali hanya sekitar 27-30 orang.

“Itu hanya sekitar 0,07% dari jumlah yang dibebaskan. Nanti bisa kita simpukan sendiri apakah jumlah tersebut memang menimbulkan keresahan di masyarakat?,” kata Beni.

Terkait Napi yang berulah, Beni juga menegaskan bahwa Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) telah mengatakan bahwa bagi Napi yang telah dibebaskan dan nantinya berulah kembali, akan dikenakan sanksi dan hukuman yang lebih berat.

Senada dengan Beni, Arip Yogiawan menilai, pembebasan Napi yang dianggap meresahkan masyarakat menurutnya hanyalah isu dan framing semata. Menurutnya, potensi kriminalitas bisa menimpa siapa saja, tak hanya menitikberatkan pada Napi semata.

Lebih lanjut, menurut Yogi, situasi masyarakat saat ini adalah wabah Covid-19 yang menjadi pukulan pertamn. Pukulan kedua adalah terkait tentang permasalahan ekonomi yang nantinya akan berdampak pada faktor yang menimbulkan kriminalitas karena sebab kehilangan pekerjaan, usaha susah, bahan makanan sulit.

“Potensi kriminalitas bisa siapa saja bukan hanya menitikberatkan pada Napi,” jelas Yogi.

Yogi juga menjelaskan seharusnya bagi Napi yang dibebaskan ada jaminan untuk diterima masyarakat. Ia juga berpesan agar jangan terlalu cepat menghakimi dan melakukan framing terkait tindakan kriminalitas di tengah pandemi saat ini.

Rivanlee Anandar juga memberikan pandangannya terkait dengan pembebasan Napi di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, data dari KontraS menyebutkan bahwa terdapat 473 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pada 2013 – 2019 kapasitasnya naik cukup signifikan sebesat 160 ribu – 260 ribuan. Lebih lanjut, menurut Rivanlee, sebelum adanya pandemi fasilitas dalam lapas juga belum baik. Data kontras menyebutkan terdapat dua penyakit yang setidaknya menjadi penyebab narapidana di lapas, yakni leptospirosis dan tuberculocis.

Menurut Rivanlee, pemenjaraan tidak selamanya efektif. Menurutnya, jika tindak pidana yang tidak ada kekerasan, dan menimbulkan korban, apakah harus dipidana serta perlu adanya petimbangan hukum.  Selain itu, menurut Rivanlee juga terdapat semangat punishing people dari aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus pidana Indonesia.

“Artinya ada kasus ringan lalu dipenjara. Contohnya kriminalisasi bagi petani karena adanya privatisasi korporasi. Hal hal itu akan menjadi over crowded di lapas,” kata Rivanlee.

Lebih lanjut, Rivanlee mengatakan bahwa kemungkinan untuk mengulangi kejahatan Kembali saat dibebaskan nantinya akan lebih kecil dari data 0.07% dengan syarat risk assessment harus berjalan dengan baik oleh Kemenkumham. Menurutnya Pemerintah juga harus memprioritaskan siapa saja yang harus diberikan asimilasi ketika pandemi Covid-19. Seperti kelompok Napi yang umurnya lebih dari 65 tahun, punya penyakit bawaan, ibu hamil atau sedang memiliki anak, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan kekerasan.

Apakah kebijakan pembebasan Napi sudah menjalankan risk assessment, pengawasan. dan pembinaan terhadap Napi sudah berjalan baik atau malah kebijakan ini menjadi simalakama bagi pemerintah,” kata Rivanlee.

SK PEMBERHENTIAN STAF DEPARTEMEN OLAHRAGA

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada AD ART KBM FH dan AD ART BEM FH UPNVJ tahun 2020, staf departemen olahraga BEM FH UPNVJ atas nama Ivani Ananda Sajidah (2010611160) telah memenuhi persyaratan pemberhentian dari BEM FH UPNVJ 2020, dengan diterbitkannya surat keputusan Ketua BEM FH UPNVJ B/174-SK/BEM-FH/UN61/VIII/2021.

174.-SK.-PEMBERHENTIAN-STAFF-DEP.OLAHRAGA

BEM FH UPNVJ mengucapkan terimakasih atas kontribusi yang telah diberikan, sukses selalu!

Pernyataan Sikap BEM FH UPNVJ

Terhadap Sikap Arogansi Rasis dan Diskriminatif Dua Anggota Politi Militer di Merauke Papua terhadap Seorang Difabel

Pada hari Senin, 26 Juni 2021 pukul 10.00 di Jalan Raya Mandala, tepatnya di penjual bubur ayam depan toko Fajar. Serda D dan Prada V hendak membeli makan di rumah makan Padang yang bersebelahan dengan penjual bubur ayam, melihat adanya keributan yang terjadi di tempat penjual bubur ayam, kedua personil polisi militer tersebut mengamankan seorang laki-laki yang sedang melakukan pemerasan kepada penjual bubur ayam. Laku, Serda D mencoba menghubungi Polres via telepon namun tidak diangkat. Selanjutnya orang tersebut dilepas dan disuruh pulang.

TNI memiliki tugas sebagai lembaga pertahanan negara yang memiliki tugas dan fungsi, yang diatur di dalam Undang – Undang No 34 Tahun 2004. Akan tetapi, terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan telah melanggar Hak Asasi Manusia di mana telah terjadi sikap arogansi dan diskriminatif dari kedua anggota Polisi Militer di Merauke, Papua. Pada saat itu, mereka melakukan suatu tindakan brutal terhadap masyarakat sipil sampai menginjak kepala dan mengeluarkan bercak darah.
Kedua anggota Polisi Militer tersebut telah melakukan tindakan brutal seperti mencekik dan menginjak-injak kepala korban, yang di mana korban tersebut juga seorang penyandang difabelitas. Seharusnya peran TNI adalah menjaga dan mempertahankan negara, bukan melakukan suatu tindakan kekerasan yang telah melanggar Hak Asasi Manusia. Kedua anggota Polisi Militer ini seharusnya dapat memberikan contoh yang baik dengan melakukan tindakan berdasarkan aturan yang berlaku, bukan melakukan suatu tindakan main hakim sendiri.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat 1 UU TNI menjelaskan bahwa: “Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan kebutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Dengan tindakan brutal dan arogan yang dilakukan oleh kedua anggota Polisi Militer tersebut harus dipertanggungjawabkan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tindakan ini adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Sudah diatur di dalam Pasal 28 UUD 1945. Lebih jelas lagi, diatur dalam Pasal 33 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM sudah menjelaskan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penilaian, penghukuman, atau yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Apalagi korban kekerasan ini adalah seorang difabel yang dilindungi di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016.

Kami selaku BEM FH UPN Veteran Jakarta menilai bahwa kedua anggota Polisi Militer ini haru ditindak dan diproses sesuai hukum yang berlaku karena telah mengusik hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dengan adanya tindakan brutal ini menjelaskan bahwa tindakan ini adalah tindakan diskriminatif terhadap ras dan etnis yang menunjukan suatu bentuk kebencian

Dengan ini BEM FH UPN Veteran Jakarta menyatakan sikap

  1. Mengutuk keras tindakan kedua oknum anggota Polisi Militer TNI yang telah melakukan tindakan brutal dengan cara mencekik dan menginjak-injak kepala seorang difabel.
  2. Mengutuk keras seluruh tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua
  3. Mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memproses secara hukum terhadap kedua anggota Polisi Militer di peradilan umum dan mencegah impunitas
  4. Mendesak TNI dan Polri untuk menghentikan kekerasan dan menjamin tidak terjadi lagi kejadian serupa
  5. Menuntut pihak berwenang untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada oknum yang terlibat pelanggaran HAM di Papua

Press Release Diskusi Publik (DUPLIK)

Pembungkaman Demokrasi di Tengah Pandemi

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi angka demokrasi dinilai sangat menurun. Pembungkaman-pembungkaman dari kebebasan berekspresi di media sosial ataupun kritik secara langsung semakin sering terjadi dan menjadi hal yang lumrah. Padahal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur jelas dalam UU. No 9 Tahun 1998. Maka dari itu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi publik bertemakan Pembungkaman Demokrasi di Tengah Pandemi.

Senin (26/7) Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Pembungkaman Demokrasi di Tengah Pandemi”. Pada Duplik kali ini Kastrat BEM FH UPNVJ menghadirkan tiga pemantik diskusi, yakni Rozy Brilian Sodik, S.H selaku Peneliti KontraS, Arip Yogiawan, S.H selaku Ketua Kampanye dan Jaringan YLBHI, dan Muhammad Helmi Fahrozi, SHI, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum UPNVJ. Duplik kali ini juga dipandu oleh Khoerina Azzizah selaku Staf Kastrat BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

Rozy Brilian sebagai pemantik diskusi pertama menyampaikan bahwa selama satu tahun KontraS menemukan 61 kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak berekspresi. Pandemi saat ini menjadi dalih aparat keamanan untuk bersikap represif terhadap para aksi massa. Tindakan dari aparat keamanan seperti kepolisian sangat berlebihan dalam pengamanan aksi, adanya penangkapan sewenang-wenang sebenarnya sudah masuk ke dalam penculikan. Terkadang aparat keamanan menangkap para aksi massa tanpa ada surat perintah padahal penangkapan dalam KUHAP ada proseduralnya.

“Poin utama menyempitnya ruang digital ialah terhadap orang-orang yang sedang menyeimbangkan diskursus terhadap kondisi negara saat ini. Adanya penangkapan sewenang- wenang sebenarnya sudah masuk ke dalam ranah penculikan. Kita bisa mengindikasikan polisi menangkap seseorang ketika melakukan aksi ketika orang itu tertangkap tangan namun kita harus melihat lagi definisi tertangkap tangan menurut KUHAP, apakah menyampaikan bentuk ekspresi yang sah termasuk dalam tindak pidana. Hal semacam pembungkaman dan juga tindakan represif terus dan masih saja berulang karena tidak pernah ada pengusutan secara tuntas baik oleh pemerintah maupun lembaga negara yang berwenang.”

Arip Yogiawan menyampaikan, saat ini ruang demokrasi secara formal sudah dipandang bangkrut karena sudah tidak menjadi pilihan utama sebab pemerintah dan parlemen sudah dikuasai, sehingga di situasi saat ini masyarakat sipil lebih memilih ruang demokrasi yang ada di jalanan dan di ruang digital untuk menyampaikan gagasan atau aspirasi kepada negara. Terjadi represifitas pada tahun 2020 ketika melakukan penolakan kepada omnibus law, sementara pada tahun 2019 ketika menguatnya gerakan reformasi di korupsi. Kedua kejadian ini melahirkan tingkat represifitas yang tinggi. Padahal sebenarnya jumlah kasus represifitasnya justru menurun namun korbannya justru semakin bertambah, hal itulah yang menjadi perhatian apakah aparat keamanan bertindak semakin represif atau malah sebaliknya.

“Bisa dilihat sepanjang tahun 2019 kawan-kawan termasuk mahasiswa lebih memilih ruang- ruang di jalanan dan ruang digital yang terbuka lebar hari ini. Setiap anak jaman adalah orang yang mampu berfikir untuk suara peradaban. Suara peradaban seperti istilah vox populi, vox dei yang dimana suara peradaban harus didengar oleh semua pihak tanpa terkecuali.” jelas Arip Yogiawan.

Lebih lanjut, Arip Yogiawan berpendapat bahwa saat ini ketika ada orang yang ditangkap saat mengemukakan pendapatnya dimuka umum untuk memperoleh akses bantuan hukum disaat-saat awal itu sudah susah.

“Saat ada penangkapan terkait dengan mengemukakan pendapat dimuka umum untuk saat ini ketika mereka meminta akses bantuan hukum disaat-saat awal itu sangat sulit bisa menunggu 2-3 hari dan ternyata tidak hanya aksesnya saja hari ini pendamping hukumnya juga sudah mulai dilegitimasi.”

Pada diskusi kali ini Helmi Fahrozi menyampaikan fungsi civitas akademika bahwa tidak kemudian menjadi liar kita harus mengkaji lebih dalam lagi peristiwa-peristiwa hukum dan juga terlebih dahulu menentukan sikap kita terhadap peristiwa yang sedang terjadi.

“Pertama-tama kita harus menentukan sikap kita terlebih dahulu apakah kita mendukung, kontra, atau netral, kalau sikap kita sudah jelas maka tindakan selanjutnya kita tahu bagaimana kita harus melangkah. Konstitusi membuka ruang kepada masyarakat namun tetap dengan batasan-batasan dan dengan adanya pandemi ini tetap tidak boleh melunturkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi masyarakat dalam berdemokrasi.”

Press Release Diskusi Publik (DUPLIK)

Revisi UU KPK Menghancurkan Marwah KPK?

Disetujuinya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR menjadi UU no.19 tahun 2019 dan diberlakukannya UU KPK dinilai melemahkan KPK. Maka dari itu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi publik bertemakan dampak dari Revisi UU KPK yang menghancurkan marwah KPK.

Jumat (4/6) Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Revisi UU KPK Menghancurkan Marwah KPK?”. Pada Duplik kali ini Kastrat BEM FH UPNVJ menghadirkan tiga pemantik diskusi, yakni Faisal Djabbar selaku pegawai KPK, Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M selaku Dosen Fakultas Hukum UPNVJ dan Feri Amsari, SH., M.H., LL.M selaku Aktifis Hukum dan Akademisi Indonesia. Duplik kali ini juga dipandu oleh Herdino Fajar Gemilang, selaku staf Kastrat BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

Faisal Djabbar sebagai pemantik pertama menyampaikan bahwa proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah sebuah pelanggaran hukum dari pimpinan KPK karena memaksakan adanya tes TWK padahal UU KPK sama sekali tidak mewajibkan pegawai KPK untuk mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan. Hal semacam itu dinilai semacam pelanggaran terhadap Undang – undang, persoalan 75 pegawai KPK bukan sekedar persoalan pemikiran namun persoalan sebuah upaya sistematis untuk memusnahkan KPK, memusnahkan integritas dan keberanian pegawai KPK untuk melawan kebijakan pimpinan yang tidak sesuai dengan nilai- nilai KPK.

“Ada satu hal yang perlu kita fokuskan bahwa persoalannya bukan hanya sekedar revisi uu KPK dan penyingkiran 75 pegawai KPK, yang harus kita sadari pula adalah bahwa ada perubahan KPK dan lebih fokusnya upaya pelemahan terhadap badan KPK itu sendiri,” jelas Faisal.

Beniharmoni menyampaikan, seharusnya yang direvisi terlebih dahulu adalah materiilnya bukan formilnya, dan yang paling penting sekali untuk direvisi itu UU Tipikor serta pengesahan yaitu RUU perampasan aset yang dimana tahun ini tidak masuk ke prolegnas prioritas. Selain itu, menurutnya juga dalam pengalihan status seharusnya tidak boleh merugikan pegawai KPK dengan alasan apapun dan sudah diatur di dalam putusan MK.

“Pemberantasan korupsi difokuskan saja ke KPK dan lembaga lembaga lain biarlah mereka mengurus maling ayam dan lain semacamnya, bicara korupsi terutama penindakannya cukup

KPK saja yang bertindak karena KPK bukan lembaga ad hoc melainkan lembaga permanen maka seharusnya KPK lah yang melakukan penindakan, dan terakhir seharusnya KPK diperkuat bukan digerogoti seperti ini,” jelas Beniharmoni.

Pada diskusi kali ini Feri Amsari menyampaikan bahwa faktanya memang revisi ini memiliki banyak kelemahan bahkan semakin jauh KPK dari ciri ciri ideal sebuah Lembaga Pemberantasan Korupsi.

“Lembaga independen dan berintegritas seperti KPK seharusnya memiliki ciri – ciri lembaga yang baik seperti dicantumkan di dalam konstitusi kalo tidak dicantumkan maka setiap tahun lembaga berintegritas ini akan diancam oleh upaya perubahan undang – undang. Kedua, KPK harus diberikan kewenangan – kewenangan khusus, contohnya KPK sering dilemahkan karena tidak memiliki kewenangan senjata. Ketiga, lembaga yang pimpinan dan pegawainya diberi jaminan hidup dari saat bekerja hingga pensiun.” jelas Feri.

Lebih lanjut, Feri berpendapat, hal ini tidak hanya untuk menghalangi KPK untuk memberantas korupsi.

“Revisi sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap KPK malah memperlemah KPK itu sendiri seperti SP3, tujuannya penyingkiran ini menyasar pegawai pegawai yang sedang menangani kasus kasus penting.” tutur Feri.

Pernyataan Sikap BEM FH UPNVJ

Tindakan Kekerasan Terhadap Jurnalis Tempo di Surabaya

Sabtu (27/03) lalu, seorang jurnalis dari redaksi Tempo, Nurhadi, mendapatkan tindakan  kekerasan saat sedang menjalankan tugasnya di Surabaya. Penganiayaan ini terjadi pada saat  Nurhadi sedang masuk ke dalam sebuah acara resepsi pernikahan, antara anak Angin Prayitno Aji  dan Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim. Lalu, pengawal dari  Angin menuduh Nurhadi masuk tanpa izin ke dalam acara resepsi pernikahan di Komplek  Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Surabaya. Walaupun  Nurhadi telah mengatakan statusnya sebagai seorang jurnalis, ajudan dari Angin Prayitno Aji  tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memeriksanya. Kekerasan yang menimpa Nurhadi  terjadi ketika dia menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo untuk meminta konfirmasi  kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin  Prayitno Aji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyatakan Angin sebagai tersangka  dalam kasus suap pajak. Nurhadi mendapatkan tindakan kekerasan berupa ditampar, dipiting,  dipukul, ditahan, serta mendapat ancaman pembunuhan selama dua jam di salah satu hotel di  Surabaya. Interogasi diduga dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai polisi dan  beberapa orang lainnya diduga sebagai oknum anggota TNI, serta ajudan dari Angin Prayitno Aji.  

Nurhadi juga dipaksa untuk menerima uang sebesar Rp. 600.000 dan dipaksa untuk berpose,  seolah ia telah menerima uang tersebut sebagai kompensasi dari perampasan dan rusaknya alat  liputan yang ia miliki. Namun, uang tersebut ditolak oleh Nurhadi, walaupun ia dipaksa untuk  menerima uang tersebut. Kapolda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, mengatakan  bahwa laporan telah diterima pihaknya. Laporan tersebut disampaikan Aliansi Jurnalis  Independen (AJI) kepada SPKT Polda Jatim dengan laporan terkait adanya dugaan penganiayaan  terhadap salah satu awak media. Laporan sendiri telah diterima oleh SPKT dengan Laporan Polisi  Nomor: LP-B/176/III/RES.1.6/2021/UM/SPKT Polda Jatim. Dengan terlapor bernama Purwanto,  yang diduga sebagai anggota Polda Jatim. 

Aksi kekerasan yang terjadi terhadap Nurhadi merupakan serangan terhadap kebebasan pers, serta  telah melanggar Pasal 170 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama  terhadap orang atau barang dan Pasal 18 Ayat 1 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 perihal tindakan  yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik. Ancaman hukum terhadap kasus seperti  ini seberat-beratnya lima tahun enam bulan penjara. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Surabaya, Eben Haezer, berharap pihak polisi akan bekerja secara tegas dan profesional dalam  menginvestigasi kasus ini, dikarenakan kekerasan terhadap jurnalis bukanlah pertama kalinya  terjadi di negara Indonesia dan tidak akan menjadi yang terakhir pula, apabila tindakan kekerasan  terhadap seorang jurnalis tidak pernah ditindak secara serius oleh para penegak hukum.  

Oleh karena itu, BEM FH UPNVJ menyatakan sikap sebagai berikut:  

  1. Mengutuk keras tindakan kekerasan yang dialami oleh seorang Jurnalis Tempo bernama  Nurhadi di daerah Surabaya;
  2. Menuntut pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku yang melakukan tindakan kekerasan  terhadap Jurnalis Tempo tersebut, sesuai hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang  berlaku; 
  3. Meminta kepada pihak aparat untuk memberikan jaminan dan perlindungan untuk korban,  keluarganya, serta para jurnalis di negara Indonesia, dari segala bentuk kekerasan,  penganiayaan, intimidasi dan pengancaman; 
  4. Mendorong terciptanya kebebasan pers di Indonesia tanpa adanya hal-hal yang menghalangi  dan membatasi ruang kerja jurnalistik; dan;
  5. Hentikan segala bentuk kekerasan, penganiayaan, intimidasi, serta ancaman terhadap  jurnalis yang sedang dalam kondisi bertugas di lapangan.

Press Release Duplik

Virtual Police: Hantu Kebebasan Berpendapat dalam Sosial Media?

Kepolisian Republik Indonesia telah mengaktifkan Virtual Police (Polisi di dunia maya) yang  bertujuan untuk memantau aktivitas di media sosial dan akan melaporkan jika menemukan  konten yang berpotensi melanggar ketentuan dalam UU ITE. Namun, keberadaan Virtual Police  ini sendiri akan mempersempit celah dalam perdebatan menafsirkan ketentuan-ketentuan UU  ITE yang selama ini masih dianggap multitafsir. Seberapa pentingnya keberadaan Virtual Police  dalam keamanan dan kenyamanan aktivitas media sosial Indonesia?. Maka dari itu Badan  Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran  Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi publik bertemakan Virtual Police: Hantu  Kebebasan Berpendapat dalam Sosial Media?. 

Rabu (10/3) Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ  menyelenggarakan Duplik yang bertemakan “Virtual Police: Hantu Kebebasan Berpendapat  dalam Sosial Media?”. Pada Duplik kali ini Kastrat BEM FH UPNVJ menghadirkan dua  pemantik diskusi, yakni Asfinawati selaku Direktur YLBHI dan Damar Juniarto selaku Direktur  Eksekutif Safenet. 

Pada awal diskusi, Damar Juniarto memaparkan tentang indeks demokrasi Indonesia yang  mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut dan dapat dikategorikan  sebagai negara dengan peringkat demokrasi yang cacat. Berdasarkan data dari Dittipidsiber  POLRI dan Data TP Siber 3 tahun terakhir 2018-2020 tercatat 5604 laporan terkait pasal  penghinaan dan pencemaran nama baik. Ia juga menjelaskan bahwa akhir-akhir ini bukan hanya  masyarakat yang melakukan pengaduan, akan tetapi Pejabat Publik yang dimana pihak  kepolisian selaku aparat penegak hukum juga ikut melakukan pengaduan atau pelaporan. 

“Polisi virtual dinilai akan menimbulkan ketakutan-ketakutan baru di masyarakat. Pertama,  Polisi Virtual dapat menghidupkan Digital Panopticon, yang dimana polisi bisa hadir sewaktu waktu di ruang privat (digital) warga untuk mendisiplinkan dan mengkoreksi apabila ada hal  yang keliru. Kedua, dengan adanya polisi virtual sama saja dengan meniadakan ruang  pembelaan yang dapat dikatakan bisa mendahulukan hukum yang dimana bukan ranahnya.  Ketiga, yang menjadi keresahan lainnya adalah mengganggu ke ranah privat warga terlalu jauh.  Indonesia sudah memasuki “siaga satu” menghadapi Otoritarianisme Digital.” jelas Damar. Ia juga menambahkan “Polisi Virtual bukan hantu, Polisi Virtual itu nyata dan kita harus menolak  atau melawan keberadaan Polisi Virtual.” tutur Damar dalam diskusi. 

Hal lain terkait Polisi Virtual juga turut dibahas oleh Asfinawati. Pada diskusi kali ini Asfin  mengingat bagaimana jalur atau proses menuju lahirnya Polisi Virtual. Diantaranya kritik  terhadap menyempitnya kebebasan berekspresi yang menyebabkan maraknya perdebatan  menurunnya demokrasi. Lalu pemilihan Kapolri yang menyatakan akan melakukan reformasi  Polri kembali dan diakhiri dengan pernyataan “kabur” Presiden tentang revisi UU ITE. Polisi  Virtual adalah sebuah ujung dan mempunyai konteks dari beberapa persoalan diatas. 

“Banyak pola hambatan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tahun 2020 yang  termasuk dalam rumpun kebebasan berekspresi, yang diantaranya melalui pendidikan, serangan  digital, menghalang-halangi aksi, kriminalisasi, mengubah pemberitahuan menjadi izin dengan  alasan Covid-19, framing dan fitnah pendemo sebagai perusuh, penggunaan ormas, intimidasi  orang tua, menggunakan SKCK sebagai ancaman agar tidak berdemonstrasi, dll.”. 

“Sesungguhnya terjadi pengecilan masalah, dari masalah beragam dan banyaknya pelanggaran  kebebasan berekspresi dan berpendapat tetapi menjadi dikecilkan menjadi masalah UU ITE.  Meskipun UU ITE bukan masalah kecil, (UU ITE) itu berat. Lalu terjadi pengalihan masalah  inti, yang dimana kebijakan kebebasan berekspresi semakin buruk.” tutur Asfin dalam diskusi.