PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK


Urgensikah Reformasi Polri?

Tuntutan Reformasi Polri dinilai mengalami kemunduran bukan kemajuan. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi yang bertema Reformasi Polri

Kamis, (2/7) lalu, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Urgensikah Reformasi Polri?”. Pada Duplik kali ini menghadirkan tiga pembicara yakni, Staf Manajemen Pengetahuan YLBHI, Aditia Bagus Santoso, Wakil Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri, dan mantan Koordinator Kontras 2017-2020, Yati Andriyani. Pada Duplik ini juga dipandu oleh Rizkydhio Putera Bermuda, selaku staf Kastrat BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

Ghufron Mabruri sebagai pemantik pertama menyampaikan bahwa reformasi polri bukan hanya sebagai agenda, akan tetapi sebagai langkah perubahan yang tidak mengenal waktu. Polri juga harus menghentikan cara-cara represif dalam menangani suatu permasalahan.

“Dengan polri menggunakan cara-cara represif, tentu akan mengancam kebebasan di ruang publik, oleh karena itu polri harus membuka diri dan menerima kritik dari masyarakat,” jelas Ghufron.

Yati mengungkapkan bahwa untuk menjaga instrumen demokrasi, polri sebagai institusi penegakan hukum tidak boleh membatasi kebebasan berpendapat dari masyarakat. Netralitas polri juga masih dipertanyakan karena banyaknya perwira polri yang menempati posisi di pemerintahan dan ada yang masih aktif di polri, dimana jika seandainya masih dibutuhkan dapat dipanggil kembali.

“Seperti UU ITE yang dipergunakan untuk menyasar masyarakat yang kritis, begitu pula pada demonstrasi yang pernah terjadi di Papua, kepolisian menggunakan pasal yang menganggap bahwa demonstrasi di papua disebut sebagai makar. Dapat dikatakan bahwa hukum yang diterapkan untuk mengintimidasi bukan sebagai penegakan hukum,” ungkap Yati.

Yati juga beranggapan bahwa polri sering ada ketidakjelasan dalam penanganan kasus seperti kasus korupsi.

“Kepolisian juga salah satu institusi yang “termonitor” oleh KPK,” tambah Yati.

Aditia Bagus Santoso, atau yang akrab disapa Adit juga berpendapat bahwa polri telah menjadi otoritarianisme pemerintah dengan membungkam HAM dan masih jauh dari harapan reformasi polri. Polri dianggap ingin mendapatkan keistimewaan seperti yang didapat TNI pada orba. Kebebasan Berpendapat menjadi salah satu buah manis dari demokrasi. Tanpa kebebasan berpendapat, demokrasi akan meloncat mundur dan menjadi negara otoriter. Adit menyebutkan ada 4 pola untuk membatasi kebebasan berpendapat diantaranya intimidasi, peretasan, kriminalisasi, dan pengawasan.

“Tindakan represi selama orba menjadi budaya yang sudah mengakar dalam tubuh institusi polri,” jelas Adit.

Menurut Adit, reformasi telah menyingkirkan ABRI dari pemerintahan, tapi kini ia bangkit kembali, tetapi kali ini aktornya adalah kepolisian. Hal Ini tampak dari beberapa posisi di Kementerian, Non-Kementerian, BUMN, Duta Besar dan Asosiasi Independen yang diisi oleh Polisi yang aktif maupun sudah tidak aktif (purnawirawan). Posisi tersebut strategis seperti: Ketua KPK, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), Menteri Dalam Negeri, Duta Besar, Komisaris BUMN hingga menjadi Direktorat Jenderal maupun Inspektorat Jenderal di beberapa Kementerian lainnya.

“Polisi ingin mendapatkan keistimewaan seperti yang didapat TNI pada Orba,” jelas Adit.

Lebih lanjut, ADit berpendapat, haI ini akan menimbulkan Konflik kepentingan dan pertanyaan. “Memangnya tidak ada lagi Pejabat berkompeten di tubuh Kementerian dan Lembaga tersebut?haruskah menggunakan pensiunan maupun Polisi aktif? Atau ada kepentingan lain dibaliknya seperti politik balas budi misalnya,” ungkap Adit.

Leave a Reply

Your email address will not be published.