PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK

Kekerasan Seksual Demi Nama Baik Kampus, Jerat Pelaku Kerap Dihapus

Dilatarbelakangi meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual dalam lingkup kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi yang bertemakan Kekerasan Seksual

Kamis, (7/5) lalu, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Kekerasan Seksual: Demi Nama Baik Kampus, Jerat Pelaku Kerap Dihapus”. Pada Duplik kali ini menghadirkan dua pemantik diskusi, yakni Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, dan Aktivis Perempuan, Lini Zurlia. Pada Duplik ini juga dipandu oleh Dinda Putri, selaku staff Kastrat BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

Asfinawati membuka diskusi dengan menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual di Kampus dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang. Menurutnya, bisa saja dosen melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswa, staf tata usaha kepada mahasiswa atau bahkan antar mahasiswa itu sendiri. Hal ini diperparah dengan banyaknya kasus yang tak berlanjut dan berhenti di tahap kepolisian.

“Para penyintas sekarang lebih berani untuk speak up ini sebuah nilai positif untuk sama-sama menguatkan,” jelas Asfin Ketika diskusi berlangsung.

Lebih lanjut, Asfin juga mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual sudah menjadi suatu hal yang bersifat turun temurun. Menurutnya kekerasan seksual yang di alami oleh teman-teman mahasiswa saat ini terjadi karena tidak pedulinya institusi pendidikan sehingga membiarkan hal ini terus terjadi.

Asfin juga berpendapat kekerasan seksual yang kita lihat saat ini adalah gejala dari orang orang yang beranggapan bahwa isu perempuan atau isu gender tidak terlalu penting. Ia mencontohkan seperti harusnya penyintas (korban) harus diam demi nama baik institusi.

“Jadi artinya penyintas kekerasan seksual itu harus menjaga nama baik kampus, alumni, mahasiswa dan lainnya,” keluh Asfin.

Kondisi yang meminggirkan isu gender dengan isu lainnya, membuat Asfin teringat akan kondisi gerakan sosial pada masa orde baru. Ia mengatakan bahwa ketika masa awal orde baru, banyak yang meminggirkan isu perempuan yang dianggap mengacaukan konsolidasi ketika waktu itu.

“Nanti saja mengusung isu perempuan, karena saat ini (saat orde baru) kita sedang mengususng isu demokratisasi negara, jangan sampai isu perempuan ini mengacaukan konsolidasi,” tambah Asfin.

Asfin juga beranggapan, banyaknya pelaku kekerasan seksual yang tidak terkena sanksi menandakan bahwa tidak adanya hukum yang jelas untuk menjerat pelaku. Menurutnya, saat ini tidak ada yang sungguh-sungguh memetakan dan mengakomodir pelaku kekerasan seksual. Menurutnya, ini menandakan buruknya cermin sistem hukum Indonesia jika dilihat dari substansi penegakan pelaku kekerasan seksual.

“Jadi sebenarnya tidak ada sistem hukum yang dapat membela korban siapapun korbannya,” tambah Asfin.

Senada dengan Asfin, Lini Zurlia juga beranggapan bahwa kekerasan seksual di kampus terjadi karena relasi kuasa yang sangat timpang. Lini menjelasakn, yang dimaksud dengan relasi kuasa adalah seseorang yang memiliki derajat diatas biasanya akan menganggap rendah atau remeh siapa yang dianggap derajat yang rendah.

“Orang-orang yang holding power the most biasanya pekerja kampus, dosen, rektorat, dekanat,” jelas Lini.

Lini juga menambahkan, jika pelaku kekerasan seksual adalah sesama mahasiswa, biasanya dilakukan oleh mahasiswa laki-laki. Menurutnya itu terjadi karena banyak yang beranggapan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga berpikir bahwa boleh melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Berbicara soal kekerasan seksual, Lini menjelaskan bahwa ada institusi yang sudah mengeluarkan edaran perihal penanganan kekerasan seksual di kampus. Ini dikeluarkan dan diedarkan di kampus yang berada dalam naungan Kementerian Agama.

“Isinya sangat bagus, karena merujuk pada apa yang dipaparkan oleh Komnas Perempuan,” tambah Lini.

Lini juga menjelaskan berpihal bentuk-bentuk kekerasan seksual. Tetapi menurut Lini, yang paling sering terjadi adalah cat calling. Lini juga beranggapan bahwatujuan dari cat calling bukan sekedar menyapa, tetapi ada unsur untuk merendahkan seseorang, dalam hal ini perempuan.

“Merendahkan disini biasanya terjadi akibat cara pemikiran bahwa laki-laki posisinya ada diatas derajat perempuan. Yang berarti penempatan Laki laki lebih istimewa dibanding perempuan,” kata Lini.

Lini beranggapan, hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh kultur sosial di masyarakat, sehingga mempengarhui bagaimana cara pandang orang-orangnya. Jika pandangan salah ini terus didiamkan, yang terjadi seterusnya masyarakat akan memandang derajat perempuan lebih rendah dibandingkan derajat laki-laki.

Leave a Reply

Your email address will not be published.