PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK

Seberapa Penting SOP Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus?

Salah satu penyebab terjadinya kekerasan seksual di kampus adalah karena tidak adanya regulasi yang mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus

Kamis, (14/5) lalu, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Seberapa Penting SOP Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus?”. Pada Duplik kali ini menghadirkan tiga pemantik diskusi, yakni Dosen FH UPNVJ, Rosalia Dika, Ketua BEM Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Tahun 2019, Erviana Madalina, dan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Fajar Adi Nugroho.  Pada Duplik ini juga dipandu oleh Fikhri Syafar, selaku Ketua BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

Diawal diskusi, Rosalia menjelaskan mengenai definisi Kekerasan seksual. Menurutnya, mengacu pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS), kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

Lebih lanjut, menurut Rosalia, ciri khusus dari kekerasan seksual adalah adanya relasi kuasa. Ia memberikan contoh, misalnya dari dosen ke mahasiswa, dosen senior ke dosen junior, dari dosen ke pegawai, dari mahasiswa senior ke junior, dan lain sebagainya.

“Relasi kuasa dimana pelaku mempunyai suatu kuasa untuk memberikan tekanan terhadap korban sehingga korban dibuat tidak berdaya,” jelas Rosalia.

Menurut Rosalia, SOP Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus penting untuk mengisi kekosongan akibat belum disahkannya RUU P-KS. Selain itu, menurutnya juga SOP Penanganan Kekerasan Seksual mampu memberikan kerahasiaan, karena menurutnya, sering kali korban takut melapor karena birokrasi yang tidak jelas dan juga masyarakat kita mempunyai budaya yang menyalahkan korban.

Selain itu juga menurut Rosalia, SOP Penanganan Kekerasan Seksual dapat menjamin keselamatan peserta didik dari ancaman kekerasan seksual. SOP Penanganan Kekerasan Seksual juga mampu menjadi pusat pengaduan yang melindungi korban dengan adanya suatu gugus kerja sebagai wadah terpadu untuk mendampingi dan memproses pengaduan korban kekerasan seksual.

“SOP Penanganan Kekerasan Seksual juga mampu membantu korban dalam pelaporan hukum maupun pendampingan psikologis, membangun kesadaran tentang relasi kuasa dan merupakan suatu peringatan bahwa ada publik yang sedang mengawasi, dan ada aturan yang bisa menjerat Pelaku Kekerasan Seksual,” jelas Rosalia.

Lebih lanjut, Erviana Madalina atau yang lebih akrab disapa Vian juga memaparkan bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus menempati peringkat ketiga dari setiap kejadian kekerasan seksual yang terjadi di tempat umum. Di Kampusnya sendiri, yakni IKJ, kasus kekerasan seksual pernah terjadi pada tahun 2019 saat Vian menjadi Ketua BEM IKJ. Menurutnya hal itu menjadi pemicu aksi anti kekerasan seksual oleh berbagai pihak salah satunya adalah BEM IKJ.

“Menanggapi kasus tersebut BEM IKJ melakukan sebuah survei terkait kekerasan seksual yang terjadi di IKJ yang akhirnya menjadikan isu kekerasan seksual semakin terdengar dan diperhatikan,” jelas Vian.

Lebih lanjut menurut Vian, langkah taktis dalam menangani atau menanggulangi masalah kekerasan seksual adalah dengan melakukan edukasi kepada seluruh sivitas akademika, membentuk satu unit khusus, dan juga merangkul semua elemen sivitas akademika. Edukasi terkait isu kekerasan seksual dapat dilakukan dengan diskusi publik ataupun melalui kampanye di sosial media.

Menurut Vian, unit khusus dibuat bertujuan untuk mendampingi korban dalam menjalani proses penanganan kasus yang dialaminya baik pendampingan secara hukum maupun psikologis. Unit khusus di IKJ dikenal dengan nama Jemari IKJ yang sampai saat ini masih aktif dalam mengawal isu kekerasan seksual di IKJ.

Vian bercerita, bahwa perjuangan dia dan teman-temannya dalam memperjuangkan kasusu kekerasan seksual di kampusnya membuahkan hasil, yakni dengan dikeluarkannya Surat Edaran Dekan Fakultas Film Ilmu dan Televisi (FFTV) IKJ yang berisi sanksi terhadap pelaku Kekerasan Seksual baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen.

“Sanksi tersebut berupa surat teguran, skorsing, ataupun dropout bagi mahasiswa. Sementara bagi dosen dapat berupa surat teguran, atau pemberhetian dari jabatan struktural secara tidak terhormat,” tambah Vian.

Senada dengan Vian, Fajar juga mengungkapkan bahwa isu kekerasan seksual di kampusnya, dipicu karena kasus pemerkosaan yang dilakukan Sastrawan Sitok Srengenge terhadap mahasiswi berinisial RW. Disambung lagi dengan tidak kunjung disahkannya RUU P-KS kian membuat kasus kekerasan seksual menjadi tidak tertanggulangi.

Menurut Fajar, RUU P-KS dapat menjadi rujukan untuk regulasi penanganan kekerasan seksual khususnya dilingkungan kampus. Pada saat ia menjadi Ketua BEM FH UI, ia melakukan penelitian pada tahun 2018 terkait kekerasan seksual di Fakultasnya. Alhasil dari 177 responden, 22 diantaranya mengaku pernah mengalami kekerasan seksual.

“Pada akhir tahun 2019 dosen FH dan FIB UI menerbitkan buku saku SOP Penanganan Kekerasan Seksual. Kedua dosen tersebut juga merangkul BEM UI, BEM FH, BEM FIB, dan Hopehelps layanan tanggap dan pencegahan kekerasan seksual di kampus UI,”jelas Fajar.

Menanggapi hal tersebut, menurut Fajar pihak Rektorat UI membuka kanal pengaduan di situs UI untuk menampung pengaduan tindakan kekerasan seksual di lingkungan UI. Namun hal ini menurut Fajar tidak efektif karena penanganan kekerasan seksual harus menjamin kerahasiaan identitas pelapor.

Fajar menambahkan bahwa meskipun telah dirumuskannya SOP Penangangan kekerasan seksual di lingkungan kampus hal itu tidak menjamin terwujudnya kampus aman dari kekerasan seksual. Karena menurutnya, implementasi dari subtansi SOP itu sendiri sulit untuk direalisasikan karena beberapa kendala salah satunya tidak adanya dasar hukum yang kuat atau rujukan hukum.

“Contohnya adalah hambatan dari pengesahan Peraturan Rektor yang diintervensi sejumlah dosen,” jelas Fajar.

Diakhir pemantik diskusinya, Fajar menjelaskan bahwa kendala kekosongan hukum terkait penanganan kekerasan seksual ini coba disuarakan oleh jaringan muda kampus yang menuntut segera dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penanganan Kekerasan Seksual dilingkungan kampus.

“Selain itu jaringan muda kampus juga menuntut agar segera disahkannya RUU P-KS,” jelas Fajar.

PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK

Kekerasan Seksual Demi Nama Baik Kampus, Jerat Pelaku Kerap Dihapus

Dilatarbelakangi meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual dalam lingkup kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi yang bertemakan Kekerasan Seksual

Kamis, (7/5) lalu, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Kekerasan Seksual: Demi Nama Baik Kampus, Jerat Pelaku Kerap Dihapus”. Pada Duplik kali ini menghadirkan dua pemantik diskusi, yakni Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, dan Aktivis Perempuan, Lini Zurlia. Pada Duplik ini juga dipandu oleh Dinda Putri, selaku staff Kastrat BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

Asfinawati membuka diskusi dengan menjelaskan bahwa kasus kekerasan seksual di Kampus dipengaruhi oleh relasi kuasa yang timpang. Menurutnya, bisa saja dosen melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswa, staf tata usaha kepada mahasiswa atau bahkan antar mahasiswa itu sendiri. Hal ini diperparah dengan banyaknya kasus yang tak berlanjut dan berhenti di tahap kepolisian.

“Para penyintas sekarang lebih berani untuk speak up ini sebuah nilai positif untuk sama-sama menguatkan,” jelas Asfin Ketika diskusi berlangsung.

Lebih lanjut, Asfin juga mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual sudah menjadi suatu hal yang bersifat turun temurun. Menurutnya kekerasan seksual yang di alami oleh teman-teman mahasiswa saat ini terjadi karena tidak pedulinya institusi pendidikan sehingga membiarkan hal ini terus terjadi.

Asfin juga berpendapat kekerasan seksual yang kita lihat saat ini adalah gejala dari orang orang yang beranggapan bahwa isu perempuan atau isu gender tidak terlalu penting. Ia mencontohkan seperti harusnya penyintas (korban) harus diam demi nama baik institusi.

“Jadi artinya penyintas kekerasan seksual itu harus menjaga nama baik kampus, alumni, mahasiswa dan lainnya,” keluh Asfin.

Kondisi yang meminggirkan isu gender dengan isu lainnya, membuat Asfin teringat akan kondisi gerakan sosial pada masa orde baru. Ia mengatakan bahwa ketika masa awal orde baru, banyak yang meminggirkan isu perempuan yang dianggap mengacaukan konsolidasi ketika waktu itu.

“Nanti saja mengusung isu perempuan, karena saat ini (saat orde baru) kita sedang mengususng isu demokratisasi negara, jangan sampai isu perempuan ini mengacaukan konsolidasi,” tambah Asfin.

Asfin juga beranggapan, banyaknya pelaku kekerasan seksual yang tidak terkena sanksi menandakan bahwa tidak adanya hukum yang jelas untuk menjerat pelaku. Menurutnya, saat ini tidak ada yang sungguh-sungguh memetakan dan mengakomodir pelaku kekerasan seksual. Menurutnya, ini menandakan buruknya cermin sistem hukum Indonesia jika dilihat dari substansi penegakan pelaku kekerasan seksual.

“Jadi sebenarnya tidak ada sistem hukum yang dapat membela korban siapapun korbannya,” tambah Asfin.

Senada dengan Asfin, Lini Zurlia juga beranggapan bahwa kekerasan seksual di kampus terjadi karena relasi kuasa yang sangat timpang. Lini menjelasakn, yang dimaksud dengan relasi kuasa adalah seseorang yang memiliki derajat diatas biasanya akan menganggap rendah atau remeh siapa yang dianggap derajat yang rendah.

“Orang-orang yang holding power the most biasanya pekerja kampus, dosen, rektorat, dekanat,” jelas Lini.

Lini juga menambahkan, jika pelaku kekerasan seksual adalah sesama mahasiswa, biasanya dilakukan oleh mahasiswa laki-laki. Menurutnya itu terjadi karena banyak yang beranggapan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, sehingga berpikir bahwa boleh melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Berbicara soal kekerasan seksual, Lini menjelaskan bahwa ada institusi yang sudah mengeluarkan edaran perihal penanganan kekerasan seksual di kampus. Ini dikeluarkan dan diedarkan di kampus yang berada dalam naungan Kementerian Agama.

“Isinya sangat bagus, karena merujuk pada apa yang dipaparkan oleh Komnas Perempuan,” tambah Lini.

Lini juga menjelaskan berpihal bentuk-bentuk kekerasan seksual. Tetapi menurut Lini, yang paling sering terjadi adalah cat calling. Lini juga beranggapan bahwatujuan dari cat calling bukan sekedar menyapa, tetapi ada unsur untuk merendahkan seseorang, dalam hal ini perempuan.

“Merendahkan disini biasanya terjadi akibat cara pemikiran bahwa laki-laki posisinya ada diatas derajat perempuan. Yang berarti penempatan Laki laki lebih istimewa dibanding perempuan,” kata Lini.

Lini beranggapan, hal itu terjadi karena dipengaruhi oleh kultur sosial di masyarakat, sehingga mempengarhui bagaimana cara pandang orang-orangnya. Jika pandangan salah ini terus didiamkan, yang terjadi seterusnya masyarakat akan memandang derajat perempuan lebih rendah dibandingkan derajat laki-laki.

PRESS RELEASE DISKUSI PUBLIK

Polemik Pembebasan Napi. Napi Berulah, Masyarakat Resah?

Situasi akibat pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19), pemerintah mengeluarkan Narapidana (Napi) untuk mencegah penularan Covid-19. Berbagai polemik pun muncul di masyarakat. BEM FH UPNVJ menyelenggarakan diskusi via zoom untuk membahas mengenai kebijakan tersebut.

Kamis, (30/4) lalu, Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FHUPNVJ) menyelenggarakan Diskusi Publik (Duplik) yang bertajuk “Polemik Pembebasan Napi. Napi Berulah Masyarakat Resah?”. Pada Duplik kali ini menghadirkan tiga pemantik diskusi yakni, Dosen Hukum Pidana FH UPNVJ, Beniharmoni Harefa, Ketua Kampanye dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arip Yogiawan, serta Peneliti Hak Asasi Manusia (HAM) Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Rivanlee Anandar. Duplik kali ini juga dimoderatori oleh Ghatfan Hanif, selaku Staf Kastrat BEM FH UPNVJ.

Beniharmoni Harefa membuka diskusi dengan menjelaskan alasan pembebasan Narapidana (Napi) di tengah pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). Ia menjelaskan bahwa situasi lapas di Indonesia yang over crowded dan capacity menyebabkan menerapkan penerapan physical distancing di dalam lapas sangat padat, sehingga mengakibatkan mudahnya penularan penyakit.

“Contoh tempat tertutup yang tertular Covid-19 seperti lembaga Pendidikan calon-calon perwira polisi dan asrama bethel,” jelas Beni.

Lebih lanjut, Beni juga menjelaskan sejatinya paradigma hukum pidana yang baru di Indonesia telah meninggalkan pidana yang sifatnya retributive dan menuju pemidanaan yang lebih bersifat korektif, rehabilitatif, dan restorative. Baginya, pidana penjara mengarah pada ultimum remedium atau sebagai obat terakhir. Pemidanaan seperti ini menurutnya tidak efektif dan kedepan memerlukan untuk melakukan revisi peraturan perundang-undangan

Menurutnya, Kebijakan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 sudah sesuai dengan paradima hukum pidana modern. Meskipun ia juga mengakui masih banyak kelemahan terkait peraturan tersebut.

Menurut Beni, salah satu kelemahannya dari Permenkumham ini terkait tidak optimalnya fungsi pengawasan. Kelemahan itu menurut Beni, meliputi kebijakan dikeluarkan dan diserahkan kepada Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang bertanggung jawab atas Napi yang dikeluarkan yang tercantum dalam Pasal 19.

“Jumlah Bapas ada 71, pembimbing kemasyarakatan hanya 1.222 ribu. Seharusnya melibatkan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawasi para Napi seperti Bupati ataupun Camat,” kata Beni saat diskusi berlangsung.

Beni juga menjelaskan, bahwa Napi yang dibebaskan saat pandemi Covid-19 adalah yang dikategorikan dalam pidana umum. Sementara Napi pidana khusus seperti terorisme, narkotika, kejahatan keamanan negara, kejahatan terhadap HAM dan transnasional tak termasuk Napi yang dikeluarkan menuurt Permenkumham ini.

Beni juga mempertanyakan apakah dengan dibebaskannya Napi akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karena menurutnya, dari jumlah Napi yang dikelarkan sebanyak 38.822 orang, yang berulah Kembali hanya sekitar 27-30 orang.

“Itu hanya sekitar 0,07% dari jumlah yang dibebaskan. Nanti bisa kita simpukan sendiri apakah jumlah tersebut memang menimbulkan keresahan di masyarakat?,” kata Beni.

Terkait Napi yang berulah, Beni juga menegaskan bahwa Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) telah mengatakan bahwa bagi Napi yang telah dibebaskan dan nantinya berulah kembali, akan dikenakan sanksi dan hukuman yang lebih berat.

Senada dengan Beni, Arip Yogiawan menilai, pembebasan Napi yang dianggap meresahkan masyarakat menurutnya hanyalah isu dan framing semata. Menurutnya, potensi kriminalitas bisa menimpa siapa saja, tak hanya menitikberatkan pada Napi semata.

Lebih lanjut, menurut Yogi, situasi masyarakat saat ini adalah wabah Covid-19 yang menjadi pukulan pertamn. Pukulan kedua adalah terkait tentang permasalahan ekonomi yang nantinya akan berdampak pada faktor yang menimbulkan kriminalitas karena sebab kehilangan pekerjaan, usaha susah, bahan makanan sulit.

“Potensi kriminalitas bisa siapa saja bukan hanya menitikberatkan pada Napi,” jelas Yogi.

Yogi juga menjelaskan seharusnya bagi Napi yang dibebaskan ada jaminan untuk diterima masyarakat. Ia juga berpesan agar jangan terlalu cepat menghakimi dan melakukan framing terkait tindakan kriminalitas di tengah pandemi saat ini.

Rivanlee Anandar juga memberikan pandangannya terkait dengan pembebasan Napi di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, data dari KontraS menyebutkan bahwa terdapat 473 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Pada 2013 – 2019 kapasitasnya naik cukup signifikan sebesat 160 ribu – 260 ribuan. Lebih lanjut, menurut Rivanlee, sebelum adanya pandemi fasilitas dalam lapas juga belum baik. Data kontras menyebutkan terdapat dua penyakit yang setidaknya menjadi penyebab narapidana di lapas, yakni leptospirosis dan tuberculocis.

Menurut Rivanlee, pemenjaraan tidak selamanya efektif. Menurutnya, jika tindak pidana yang tidak ada kekerasan, dan menimbulkan korban, apakah harus dipidana serta perlu adanya petimbangan hukum.  Selain itu, menurut Rivanlee juga terdapat semangat punishing people dari aparat penegak hukum dalam menghadapi kasus pidana Indonesia.

“Artinya ada kasus ringan lalu dipenjara. Contohnya kriminalisasi bagi petani karena adanya privatisasi korporasi. Hal hal itu akan menjadi over crowded di lapas,” kata Rivanlee.

Lebih lanjut, Rivanlee mengatakan bahwa kemungkinan untuk mengulangi kejahatan Kembali saat dibebaskan nantinya akan lebih kecil dari data 0.07% dengan syarat risk assessment harus berjalan dengan baik oleh Kemenkumham. Menurutnya Pemerintah juga harus memprioritaskan siapa saja yang harus diberikan asimilasi ketika pandemi Covid-19. Seperti kelompok Napi yang umurnya lebih dari 65 tahun, punya penyakit bawaan, ibu hamil atau sedang memiliki anak, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan kekerasan.

Apakah kebijakan pembebasan Napi sudah menjalankan risk assessment, pengawasan. dan pembinaan terhadap Napi sudah berjalan baik atau malah kebijakan ini menjadi simalakama bagi pemerintah,” kata Rivanlee.