Pernyataan Sikap BEM FH UPNVJ

Tindakan Kekerasan Terhadap Jurnalis Tempo di Surabaya

Sabtu (27/03) lalu, seorang jurnalis dari redaksi Tempo, Nurhadi, mendapatkan tindakan  kekerasan saat sedang menjalankan tugasnya di Surabaya. Penganiayaan ini terjadi pada saat  Nurhadi sedang masuk ke dalam sebuah acara resepsi pernikahan, antara anak Angin Prayitno Aji  dan Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim. Lalu, pengawal dari  Angin menuduh Nurhadi masuk tanpa izin ke dalam acara resepsi pernikahan di Komplek  Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Surabaya. Walaupun  Nurhadi telah mengatakan statusnya sebagai seorang jurnalis, ajudan dari Angin Prayitno Aji  tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memeriksanya. Kekerasan yang menimpa Nurhadi  terjadi ketika dia menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo untuk meminta konfirmasi  kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin  Prayitno Aji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyatakan Angin sebagai tersangka  dalam kasus suap pajak. Nurhadi mendapatkan tindakan kekerasan berupa ditampar, dipiting,  dipukul, ditahan, serta mendapat ancaman pembunuhan selama dua jam di salah satu hotel di  Surabaya. Interogasi diduga dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai polisi dan  beberapa orang lainnya diduga sebagai oknum anggota TNI, serta ajudan dari Angin Prayitno Aji.  

Nurhadi juga dipaksa untuk menerima uang sebesar Rp. 600.000 dan dipaksa untuk berpose,  seolah ia telah menerima uang tersebut sebagai kompensasi dari perampasan dan rusaknya alat  liputan yang ia miliki. Namun, uang tersebut ditolak oleh Nurhadi, walaupun ia dipaksa untuk  menerima uang tersebut. Kapolda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, mengatakan  bahwa laporan telah diterima pihaknya. Laporan tersebut disampaikan Aliansi Jurnalis  Independen (AJI) kepada SPKT Polda Jatim dengan laporan terkait adanya dugaan penganiayaan  terhadap salah satu awak media. Laporan sendiri telah diterima oleh SPKT dengan Laporan Polisi  Nomor: LP-B/176/III/RES.1.6/2021/UM/SPKT Polda Jatim. Dengan terlapor bernama Purwanto,  yang diduga sebagai anggota Polda Jatim. 

Aksi kekerasan yang terjadi terhadap Nurhadi merupakan serangan terhadap kebebasan pers, serta  telah melanggar Pasal 170 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama  terhadap orang atau barang dan Pasal 18 Ayat 1 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 perihal tindakan  yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik. Ancaman hukum terhadap kasus seperti  ini seberat-beratnya lima tahun enam bulan penjara. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Surabaya, Eben Haezer, berharap pihak polisi akan bekerja secara tegas dan profesional dalam  menginvestigasi kasus ini, dikarenakan kekerasan terhadap jurnalis bukanlah pertama kalinya  terjadi di negara Indonesia dan tidak akan menjadi yang terakhir pula, apabila tindakan kekerasan  terhadap seorang jurnalis tidak pernah ditindak secara serius oleh para penegak hukum.  

Oleh karena itu, BEM FH UPNVJ menyatakan sikap sebagai berikut:  

  1. Mengutuk keras tindakan kekerasan yang dialami oleh seorang Jurnalis Tempo bernama  Nurhadi di daerah Surabaya;
  2. Menuntut pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku yang melakukan tindakan kekerasan  terhadap Jurnalis Tempo tersebut, sesuai hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang  berlaku; 
  3. Meminta kepada pihak aparat untuk memberikan jaminan dan perlindungan untuk korban,  keluarganya, serta para jurnalis di negara Indonesia, dari segala bentuk kekerasan,  penganiayaan, intimidasi dan pengancaman; 
  4. Mendorong terciptanya kebebasan pers di Indonesia tanpa adanya hal-hal yang menghalangi  dan membatasi ruang kerja jurnalistik; dan;
  5. Hentikan segala bentuk kekerasan, penganiayaan, intimidasi, serta ancaman terhadap  jurnalis yang sedang dalam kondisi bertugas di lapangan.

Press Release Duplik

Virtual Police: Hantu Kebebasan Berpendapat dalam Sosial Media?

Kepolisian Republik Indonesia telah mengaktifkan Virtual Police (Polisi di dunia maya) yang  bertujuan untuk memantau aktivitas di media sosial dan akan melaporkan jika menemukan  konten yang berpotensi melanggar ketentuan dalam UU ITE. Namun, keberadaan Virtual Police  ini sendiri akan mempersempit celah dalam perdebatan menafsirkan ketentuan-ketentuan UU  ITE yang selama ini masih dianggap multitafsir. Seberapa pentingnya keberadaan Virtual Police  dalam keamanan dan kenyamanan aktivitas media sosial Indonesia?. Maka dari itu Badan  Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran  Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi publik bertemakan Virtual Police: Hantu  Kebebasan Berpendapat dalam Sosial Media?. 

Rabu (10/3) Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ  menyelenggarakan Duplik yang bertemakan “Virtual Police: Hantu Kebebasan Berpendapat  dalam Sosial Media?”. Pada Duplik kali ini Kastrat BEM FH UPNVJ menghadirkan dua  pemantik diskusi, yakni Asfinawati selaku Direktur YLBHI dan Damar Juniarto selaku Direktur  Eksekutif Safenet. 

Pada awal diskusi, Damar Juniarto memaparkan tentang indeks demokrasi Indonesia yang  mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut dan dapat dikategorikan  sebagai negara dengan peringkat demokrasi yang cacat. Berdasarkan data dari Dittipidsiber  POLRI dan Data TP Siber 3 tahun terakhir 2018-2020 tercatat 5604 laporan terkait pasal  penghinaan dan pencemaran nama baik. Ia juga menjelaskan bahwa akhir-akhir ini bukan hanya  masyarakat yang melakukan pengaduan, akan tetapi Pejabat Publik yang dimana pihak  kepolisian selaku aparat penegak hukum juga ikut melakukan pengaduan atau pelaporan. 

“Polisi virtual dinilai akan menimbulkan ketakutan-ketakutan baru di masyarakat. Pertama,  Polisi Virtual dapat menghidupkan Digital Panopticon, yang dimana polisi bisa hadir sewaktu waktu di ruang privat (digital) warga untuk mendisiplinkan dan mengkoreksi apabila ada hal  yang keliru. Kedua, dengan adanya polisi virtual sama saja dengan meniadakan ruang  pembelaan yang dapat dikatakan bisa mendahulukan hukum yang dimana bukan ranahnya.  Ketiga, yang menjadi keresahan lainnya adalah mengganggu ke ranah privat warga terlalu jauh.  Indonesia sudah memasuki “siaga satu” menghadapi Otoritarianisme Digital.” jelas Damar. Ia juga menambahkan “Polisi Virtual bukan hantu, Polisi Virtual itu nyata dan kita harus menolak  atau melawan keberadaan Polisi Virtual.” tutur Damar dalam diskusi. 

Hal lain terkait Polisi Virtual juga turut dibahas oleh Asfinawati. Pada diskusi kali ini Asfin  mengingat bagaimana jalur atau proses menuju lahirnya Polisi Virtual. Diantaranya kritik  terhadap menyempitnya kebebasan berekspresi yang menyebabkan maraknya perdebatan  menurunnya demokrasi. Lalu pemilihan Kapolri yang menyatakan akan melakukan reformasi  Polri kembali dan diakhiri dengan pernyataan “kabur” Presiden tentang revisi UU ITE. Polisi  Virtual adalah sebuah ujung dan mempunyai konteks dari beberapa persoalan diatas. 

“Banyak pola hambatan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tahun 2020 yang  termasuk dalam rumpun kebebasan berekspresi, yang diantaranya melalui pendidikan, serangan  digital, menghalang-halangi aksi, kriminalisasi, mengubah pemberitahuan menjadi izin dengan  alasan Covid-19, framing dan fitnah pendemo sebagai perusuh, penggunaan ormas, intimidasi  orang tua, menggunakan SKCK sebagai ancaman agar tidak berdemonstrasi, dll.”. 

“Sesungguhnya terjadi pengecilan masalah, dari masalah beragam dan banyaknya pelanggaran  kebebasan berekspresi dan berpendapat tetapi menjadi dikecilkan menjadi masalah UU ITE.  Meskipun UU ITE bukan masalah kecil, (UU ITE) itu berat. Lalu terjadi pengalihan masalah  inti, yang dimana kebijakan kebebasan berekspresi semakin buruk.” tutur Asfin dalam diskusi.

Press Relase Diskusi Publik

“Revisi UU KPK Menghancurkan Marwah KPK?”

Disetujuinya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan  Korupsi (KPK) ke DPR menjadi UU no.19 tahun 2019 dan diberlakukannya UU KPK dinilai  melemahkan KPK. Maka dari itu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum  Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi  publik bertemakan dampak dari Revisi UU KPK yang menghancurkan marwah KPK.  

Jumat (4/6) Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ  menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Revisi UU KPK Menghancurkan Marwah KPK?”.  Pada Duplik kali ini Kastrat BEM FH UPNVJ menghadirkan tiga pemantik diskusi, yakni Faisal  Djabbar selaku pegawai KPK, Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M selaku Dosen Fakultas  Hukum UPNVJ dan Feri Amsari, SH., M.H., LL.M selaku Aktifis Hukum dan Akademisi  Indonesia. Duplik kali ini juga dipandu oleh Herdino Fajar Gemilang, selaku staf Kastrat BEM  FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.  

Faisal Djabbar sebagai pemantik pertama menyampaikan bahwa proses Tes Wawasan  Kebangsaan (TWK) adalah sebuah pelanggaran hukum dari pimpinan KPK karena memaksakan  adanya tes TWK padahal UU KPK sama sekali tidak mewajibkan pegawai KPK untuk  mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan. Hal semacam itu dinilai semacam pelanggaran terhadap  Undang – undang, persoalan 75 pegawai KPK bukan sekedar persoalan pemikiran namun  persoalan sebuah upaya sistematis untuk memusnahkan KPK, memusnahkan integritas dan  keberanian pegawai KPK untuk melawan kebijakan pimpinan yang tidak sesuai dengan nilai nilai KPK. 

“Ada satu hal yang perlu kita fokuskan bahwa persoalannya bukan hanya sekedar revisi uu KPK  dan penyingkiran 75 pegawai KPK, yang harus kita sadari pula adalah bahwa ada perubahan  KPK dan lebih fokusnya upaya pelemahan terhadap badan KPK itu sendiri,” jelas Faisal. 

Beniharmoni menyampaikan, seharusnya yang direvisi terlebih dahulu adalah materiilnya bukan  formilnya, dan yang paling penting sekali untuk direvisi itu UU Tipikor serta pengesahan yaitu  RUU perampasan aset yang dimana tahun ini tidak masuk ke prolegnas prioritas. Selain itu,  menurutnya juga dalam pengalihan status seharusnya tidak boleh merugikan pegawai KPK  dengan alasan apapun dan sudah diatur di dalam putusan MK. 

“Pemberantasan korupsi difokuskan saja ke KPK dan lembaga lembaga lain biarlah mereka  mengurus maling ayam dan lain semacamnya, bicara korupsi terutama penindakannya cukup KPK saja yang bertindak karena KPK bukan lembaga ad hoc melainkan lembaga permanen  maka seharusnya KPK lah yang melakukan penindakan, dan terakhir seharusnya KPK diperkuat  bukan digerogoti seperti ini,” jelas Beniharmoni.  

Pada diskusi kali ini Feri Amsari menyampaikan bahwa faktanya memang revisi ini memiliki  banyak kelemahan bahkan semakin jauh KPK dari ciri ciri ideal sebuah Lembaga  Pemberantasan Korupsi.  

“Lembaga independen dan berintegritas seperti KPK seharusnya memiliki ciri – ciri lembaga  yang baik seperti dicantumkan di dalam konstitusi kalo tidak dicantumkan maka setiap tahun  lembaga berintegritas ini akan diancam oleh upaya perubahan undang – undang. Kedua, KPK  harus diberikan kewenangan – kewenangan khusus, contohnya KPK sering dilemahkan karena  tidak memiliki kewenangan senjata. Ketiga, lembaga yang pimpinan dan pegawainya diberi  jaminan hidup dari saat bekerja hingga pensiun.” jelas Feri.  

Lebih lanjut, Feri berpendapat, hal ini tidak hanya untuk menghalangi KPK untuk memberantas  korupsi. 

“Revisi sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap KPK malah memperlemah KPK itu sendiri seperti SP3, tujuannya penyingkiran ini menyasar pegawai pegawai yang sedang  menangani kasus kasus penting.” tutur Feri.