Press Release Duplik

Virtual Police: Hantu Kebebasan Berpendapat dalam Sosial Media?

Kepolisian Republik Indonesia telah mengaktifkan Virtual Police (Polisi di dunia maya) yang  bertujuan untuk memantau aktivitas di media sosial dan akan melaporkan jika menemukan  konten yang berpotensi melanggar ketentuan dalam UU ITE. Namun, keberadaan Virtual Police  ini sendiri akan mempersempit celah dalam perdebatan menafsirkan ketentuan-ketentuan UU  ITE yang selama ini masih dianggap multitafsir. Seberapa pentingnya keberadaan Virtual Police  dalam keamanan dan kenyamanan aktivitas media sosial Indonesia?. Maka dari itu Badan  Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran  Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi publik bertemakan Virtual Police: Hantu  Kebebasan Berpendapat dalam Sosial Media?. 

Rabu (10/3) Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ  menyelenggarakan Duplik yang bertemakan “Virtual Police: Hantu Kebebasan Berpendapat  dalam Sosial Media?”. Pada Duplik kali ini Kastrat BEM FH UPNVJ menghadirkan dua  pemantik diskusi, yakni Asfinawati selaku Direktur YLBHI dan Damar Juniarto selaku Direktur  Eksekutif Safenet. 

Pada awal diskusi, Damar Juniarto memaparkan tentang indeks demokrasi Indonesia yang  mengalami penurunan dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut dan dapat dikategorikan  sebagai negara dengan peringkat demokrasi yang cacat. Berdasarkan data dari Dittipidsiber  POLRI dan Data TP Siber 3 tahun terakhir 2018-2020 tercatat 5604 laporan terkait pasal  penghinaan dan pencemaran nama baik. Ia juga menjelaskan bahwa akhir-akhir ini bukan hanya  masyarakat yang melakukan pengaduan, akan tetapi Pejabat Publik yang dimana pihak  kepolisian selaku aparat penegak hukum juga ikut melakukan pengaduan atau pelaporan. 

“Polisi virtual dinilai akan menimbulkan ketakutan-ketakutan baru di masyarakat. Pertama,  Polisi Virtual dapat menghidupkan Digital Panopticon, yang dimana polisi bisa hadir sewaktu waktu di ruang privat (digital) warga untuk mendisiplinkan dan mengkoreksi apabila ada hal  yang keliru. Kedua, dengan adanya polisi virtual sama saja dengan meniadakan ruang  pembelaan yang dapat dikatakan bisa mendahulukan hukum yang dimana bukan ranahnya.  Ketiga, yang menjadi keresahan lainnya adalah mengganggu ke ranah privat warga terlalu jauh.  Indonesia sudah memasuki “siaga satu” menghadapi Otoritarianisme Digital.” jelas Damar. Ia juga menambahkan “Polisi Virtual bukan hantu, Polisi Virtual itu nyata dan kita harus menolak  atau melawan keberadaan Polisi Virtual.” tutur Damar dalam diskusi. 

Hal lain terkait Polisi Virtual juga turut dibahas oleh Asfinawati. Pada diskusi kali ini Asfin  mengingat bagaimana jalur atau proses menuju lahirnya Polisi Virtual. Diantaranya kritik  terhadap menyempitnya kebebasan berekspresi yang menyebabkan maraknya perdebatan  menurunnya demokrasi. Lalu pemilihan Kapolri yang menyatakan akan melakukan reformasi  Polri kembali dan diakhiri dengan pernyataan “kabur” Presiden tentang revisi UU ITE. Polisi  Virtual adalah sebuah ujung dan mempunyai konteks dari beberapa persoalan diatas. 

“Banyak pola hambatan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum tahun 2020 yang  termasuk dalam rumpun kebebasan berekspresi, yang diantaranya melalui pendidikan, serangan  digital, menghalang-halangi aksi, kriminalisasi, mengubah pemberitahuan menjadi izin dengan  alasan Covid-19, framing dan fitnah pendemo sebagai perusuh, penggunaan ormas, intimidasi  orang tua, menggunakan SKCK sebagai ancaman agar tidak berdemonstrasi, dll.”. 

“Sesungguhnya terjadi pengecilan masalah, dari masalah beragam dan banyaknya pelanggaran  kebebasan berekspresi dan berpendapat tetapi menjadi dikecilkan menjadi masalah UU ITE.  Meskipun UU ITE bukan masalah kecil, (UU ITE) itu berat. Lalu terjadi pengalihan masalah  inti, yang dimana kebijakan kebebasan berekspresi semakin buruk.” tutur Asfin dalam diskusi.