Press Release Diskusi Publik (DUPLIK)

Pembungkaman Demokrasi di Tengah Pandemi

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi angka demokrasi dinilai sangat menurun. Pembungkaman-pembungkaman dari kebebasan berekspresi di media sosial ataupun kritik secara langsung semakin sering terjadi dan menjadi hal yang lumrah. Padahal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur jelas dalam UU. No 9 Tahun 1998. Maka dari itu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi publik bertemakan Pembungkaman Demokrasi di Tengah Pandemi.

Senin (26/7) Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Pembungkaman Demokrasi di Tengah Pandemi”. Pada Duplik kali ini Kastrat BEM FH UPNVJ menghadirkan tiga pemantik diskusi, yakni Rozy Brilian Sodik, S.H selaku Peneliti KontraS, Arip Yogiawan, S.H selaku Ketua Kampanye dan Jaringan YLBHI, dan Muhammad Helmi Fahrozi, SHI, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum UPNVJ. Duplik kali ini juga dipandu oleh Khoerina Azzizah selaku Staf Kastrat BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

Rozy Brilian sebagai pemantik diskusi pertama menyampaikan bahwa selama satu tahun KontraS menemukan 61 kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak berekspresi. Pandemi saat ini menjadi dalih aparat keamanan untuk bersikap represif terhadap para aksi massa. Tindakan dari aparat keamanan seperti kepolisian sangat berlebihan dalam pengamanan aksi, adanya penangkapan sewenang-wenang sebenarnya sudah masuk ke dalam penculikan. Terkadang aparat keamanan menangkap para aksi massa tanpa ada surat perintah padahal penangkapan dalam KUHAP ada proseduralnya.

“Poin utama menyempitnya ruang digital ialah terhadap orang-orang yang sedang menyeimbangkan diskursus terhadap kondisi negara saat ini. Adanya penangkapan sewenang- wenang sebenarnya sudah masuk ke dalam ranah penculikan. Kita bisa mengindikasikan polisi menangkap seseorang ketika melakukan aksi ketika orang itu tertangkap tangan namun kita harus melihat lagi definisi tertangkap tangan menurut KUHAP, apakah menyampaikan bentuk ekspresi yang sah termasuk dalam tindak pidana. Hal semacam pembungkaman dan juga tindakan represif terus dan masih saja berulang karena tidak pernah ada pengusutan secara tuntas baik oleh pemerintah maupun lembaga negara yang berwenang.”

Arip Yogiawan menyampaikan, saat ini ruang demokrasi secara formal sudah dipandang bangkrut karena sudah tidak menjadi pilihan utama sebab pemerintah dan parlemen sudah dikuasai, sehingga di situasi saat ini masyarakat sipil lebih memilih ruang demokrasi yang ada di jalanan dan di ruang digital untuk menyampaikan gagasan atau aspirasi kepada negara. Terjadi represifitas pada tahun 2020 ketika melakukan penolakan kepada omnibus law, sementara pada tahun 2019 ketika menguatnya gerakan reformasi di korupsi. Kedua kejadian ini melahirkan tingkat represifitas yang tinggi. Padahal sebenarnya jumlah kasus represifitasnya justru menurun namun korbannya justru semakin bertambah, hal itulah yang menjadi perhatian apakah aparat keamanan bertindak semakin represif atau malah sebaliknya.

“Bisa dilihat sepanjang tahun 2019 kawan-kawan termasuk mahasiswa lebih memilih ruang- ruang di jalanan dan ruang digital yang terbuka lebar hari ini. Setiap anak jaman adalah orang yang mampu berfikir untuk suara peradaban. Suara peradaban seperti istilah vox populi, vox dei yang dimana suara peradaban harus didengar oleh semua pihak tanpa terkecuali.” jelas Arip Yogiawan.

Lebih lanjut, Arip Yogiawan berpendapat bahwa saat ini ketika ada orang yang ditangkap saat mengemukakan pendapatnya dimuka umum untuk memperoleh akses bantuan hukum disaat-saat awal itu sudah susah.

“Saat ada penangkapan terkait dengan mengemukakan pendapat dimuka umum untuk saat ini ketika mereka meminta akses bantuan hukum disaat-saat awal itu sangat sulit bisa menunggu 2-3 hari dan ternyata tidak hanya aksesnya saja hari ini pendamping hukumnya juga sudah mulai dilegitimasi.”

Pada diskusi kali ini Helmi Fahrozi menyampaikan fungsi civitas akademika bahwa tidak kemudian menjadi liar kita harus mengkaji lebih dalam lagi peristiwa-peristiwa hukum dan juga terlebih dahulu menentukan sikap kita terhadap peristiwa yang sedang terjadi.

“Pertama-tama kita harus menentukan sikap kita terlebih dahulu apakah kita mendukung, kontra, atau netral, kalau sikap kita sudah jelas maka tindakan selanjutnya kita tahu bagaimana kita harus melangkah. Konstitusi membuka ruang kepada masyarakat namun tetap dengan batasan-batasan dan dengan adanya pandemi ini tetap tidak boleh melunturkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi masyarakat dalam berdemokrasi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.