SK PEMBERHENTIAN STAF DEPARTEMEN OLAHRAGA

Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada AD ART KBM FH dan AD ART BEM FH UPNVJ tahun 2020, staf departemen olahraga BEM FH UPNVJ atas nama Ivani Ananda Sajidah (2010611160) telah memenuhi persyaratan pemberhentian dari BEM FH UPNVJ 2020, dengan diterbitkannya surat keputusan Ketua BEM FH UPNVJ B/174-SK/BEM-FH/UN61/VIII/2021.

174.-SK.-PEMBERHENTIAN-STAFF-DEP.OLAHRAGA

BEM FH UPNVJ mengucapkan terimakasih atas kontribusi yang telah diberikan, sukses selalu!

Pernyataan Sikap BEM FH UPNVJ

Terhadap Sikap Arogansi Rasis dan Diskriminatif Dua Anggota Politi Militer di Merauke Papua terhadap Seorang Difabel

Pada hari Senin, 26 Juni 2021 pukul 10.00 di Jalan Raya Mandala, tepatnya di penjual bubur ayam depan toko Fajar. Serda D dan Prada V hendak membeli makan di rumah makan Padang yang bersebelahan dengan penjual bubur ayam, melihat adanya keributan yang terjadi di tempat penjual bubur ayam, kedua personil polisi militer tersebut mengamankan seorang laki-laki yang sedang melakukan pemerasan kepada penjual bubur ayam. Laku, Serda D mencoba menghubungi Polres via telepon namun tidak diangkat. Selanjutnya orang tersebut dilepas dan disuruh pulang.

TNI memiliki tugas sebagai lembaga pertahanan negara yang memiliki tugas dan fungsi, yang diatur di dalam Undang – Undang No 34 Tahun 2004. Akan tetapi, terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan telah melanggar Hak Asasi Manusia di mana telah terjadi sikap arogansi dan diskriminatif dari kedua anggota Polisi Militer di Merauke, Papua. Pada saat itu, mereka melakukan suatu tindakan brutal terhadap masyarakat sipil sampai menginjak kepala dan mengeluarkan bercak darah.
Kedua anggota Polisi Militer tersebut telah melakukan tindakan brutal seperti mencekik dan menginjak-injak kepala korban, yang di mana korban tersebut juga seorang penyandang difabelitas. Seharusnya peran TNI adalah menjaga dan mempertahankan negara, bukan melakukan suatu tindakan kekerasan yang telah melanggar Hak Asasi Manusia. Kedua anggota Polisi Militer ini seharusnya dapat memberikan contoh yang baik dengan melakukan tindakan berdasarkan aturan yang berlaku, bukan melakukan suatu tindakan main hakim sendiri.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 Ayat 1 UU TNI menjelaskan bahwa: “Tugas Pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan kebutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Dengan tindakan brutal dan arogan yang dilakukan oleh kedua anggota Polisi Militer tersebut harus dipertanggungjawabkan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tindakan ini adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Sudah diatur di dalam Pasal 28 UUD 1945. Lebih jelas lagi, diatur dalam Pasal 33 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM sudah menjelaskan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penilaian, penghukuman, atau yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Apalagi korban kekerasan ini adalah seorang difabel yang dilindungi di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016.

Kami selaku BEM FH UPN Veteran Jakarta menilai bahwa kedua anggota Polisi Militer ini haru ditindak dan diproses sesuai hukum yang berlaku karena telah mengusik hak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dengan adanya tindakan brutal ini menjelaskan bahwa tindakan ini adalah tindakan diskriminatif terhadap ras dan etnis yang menunjukan suatu bentuk kebencian

Dengan ini BEM FH UPN Veteran Jakarta menyatakan sikap

  1. Mengutuk keras tindakan kedua oknum anggota Polisi Militer TNI yang telah melakukan tindakan brutal dengan cara mencekik dan menginjak-injak kepala seorang difabel.
  2. Mengutuk keras seluruh tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua
  3. Mendesak kepada Presiden Joko Widodo untuk segera memproses secara hukum terhadap kedua anggota Polisi Militer di peradilan umum dan mencegah impunitas
  4. Mendesak TNI dan Polri untuk menghentikan kekerasan dan menjamin tidak terjadi lagi kejadian serupa
  5. Menuntut pihak berwenang untuk memberikan hukuman seberat-beratnya kepada oknum yang terlibat pelanggaran HAM di Papua

Press Release Diskusi Publik (DUPLIK)

Pembungkaman Demokrasi di Tengah Pandemi

Pada masa pemerintahan Presiden Jokowi angka demokrasi dinilai sangat menurun. Pembungkaman-pembungkaman dari kebebasan berekspresi di media sosial ataupun kritik secara langsung semakin sering terjadi dan menjadi hal yang lumrah. Padahal kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum telah diatur jelas dalam UU. No 9 Tahun 1998. Maka dari itu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi publik bertemakan Pembungkaman Demokrasi di Tengah Pandemi.

Senin (26/7) Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Pembungkaman Demokrasi di Tengah Pandemi”. Pada Duplik kali ini Kastrat BEM FH UPNVJ menghadirkan tiga pemantik diskusi, yakni Rozy Brilian Sodik, S.H selaku Peneliti KontraS, Arip Yogiawan, S.H selaku Ketua Kampanye dan Jaringan YLBHI, dan Muhammad Helmi Fahrozi, SHI, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum UPNVJ. Duplik kali ini juga dipandu oleh Khoerina Azzizah selaku Staf Kastrat BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

Rozy Brilian sebagai pemantik diskusi pertama menyampaikan bahwa selama satu tahun KontraS menemukan 61 kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak berekspresi. Pandemi saat ini menjadi dalih aparat keamanan untuk bersikap represif terhadap para aksi massa. Tindakan dari aparat keamanan seperti kepolisian sangat berlebihan dalam pengamanan aksi, adanya penangkapan sewenang-wenang sebenarnya sudah masuk ke dalam penculikan. Terkadang aparat keamanan menangkap para aksi massa tanpa ada surat perintah padahal penangkapan dalam KUHAP ada proseduralnya.

“Poin utama menyempitnya ruang digital ialah terhadap orang-orang yang sedang menyeimbangkan diskursus terhadap kondisi negara saat ini. Adanya penangkapan sewenang- wenang sebenarnya sudah masuk ke dalam ranah penculikan. Kita bisa mengindikasikan polisi menangkap seseorang ketika melakukan aksi ketika orang itu tertangkap tangan namun kita harus melihat lagi definisi tertangkap tangan menurut KUHAP, apakah menyampaikan bentuk ekspresi yang sah termasuk dalam tindak pidana. Hal semacam pembungkaman dan juga tindakan represif terus dan masih saja berulang karena tidak pernah ada pengusutan secara tuntas baik oleh pemerintah maupun lembaga negara yang berwenang.”

Arip Yogiawan menyampaikan, saat ini ruang demokrasi secara formal sudah dipandang bangkrut karena sudah tidak menjadi pilihan utama sebab pemerintah dan parlemen sudah dikuasai, sehingga di situasi saat ini masyarakat sipil lebih memilih ruang demokrasi yang ada di jalanan dan di ruang digital untuk menyampaikan gagasan atau aspirasi kepada negara. Terjadi represifitas pada tahun 2020 ketika melakukan penolakan kepada omnibus law, sementara pada tahun 2019 ketika menguatnya gerakan reformasi di korupsi. Kedua kejadian ini melahirkan tingkat represifitas yang tinggi. Padahal sebenarnya jumlah kasus represifitasnya justru menurun namun korbannya justru semakin bertambah, hal itulah yang menjadi perhatian apakah aparat keamanan bertindak semakin represif atau malah sebaliknya.

“Bisa dilihat sepanjang tahun 2019 kawan-kawan termasuk mahasiswa lebih memilih ruang- ruang di jalanan dan ruang digital yang terbuka lebar hari ini. Setiap anak jaman adalah orang yang mampu berfikir untuk suara peradaban. Suara peradaban seperti istilah vox populi, vox dei yang dimana suara peradaban harus didengar oleh semua pihak tanpa terkecuali.” jelas Arip Yogiawan.

Lebih lanjut, Arip Yogiawan berpendapat bahwa saat ini ketika ada orang yang ditangkap saat mengemukakan pendapatnya dimuka umum untuk memperoleh akses bantuan hukum disaat-saat awal itu sudah susah.

“Saat ada penangkapan terkait dengan mengemukakan pendapat dimuka umum untuk saat ini ketika mereka meminta akses bantuan hukum disaat-saat awal itu sangat sulit bisa menunggu 2-3 hari dan ternyata tidak hanya aksesnya saja hari ini pendamping hukumnya juga sudah mulai dilegitimasi.”

Pada diskusi kali ini Helmi Fahrozi menyampaikan fungsi civitas akademika bahwa tidak kemudian menjadi liar kita harus mengkaji lebih dalam lagi peristiwa-peristiwa hukum dan juga terlebih dahulu menentukan sikap kita terhadap peristiwa yang sedang terjadi.

“Pertama-tama kita harus menentukan sikap kita terlebih dahulu apakah kita mendukung, kontra, atau netral, kalau sikap kita sudah jelas maka tindakan selanjutnya kita tahu bagaimana kita harus melangkah. Konstitusi membuka ruang kepada masyarakat namun tetap dengan batasan-batasan dan dengan adanya pandemi ini tetap tidak boleh melunturkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi masyarakat dalam berdemokrasi.”

Press Release Diskusi Publik (DUPLIK)

Revisi UU KPK Menghancurkan Marwah KPK?

Disetujuinya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR menjadi UU no.19 tahun 2019 dan diberlakukannya UU KPK dinilai melemahkan KPK. Maka dari itu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (FH UPNVJ) menyelenggarakan diskusi publik bertemakan dampak dari Revisi UU KPK yang menghancurkan marwah KPK.

Jumat (4/6) Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kastrat) BEM FH UPNVJ menyelenggarakan Duplik yang bertajuk “Revisi UU KPK Menghancurkan Marwah KPK?”. Pada Duplik kali ini Kastrat BEM FH UPNVJ menghadirkan tiga pemantik diskusi, yakni Faisal Djabbar selaku pegawai KPK, Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M selaku Dosen Fakultas Hukum UPNVJ dan Feri Amsari, SH., M.H., LL.M selaku Aktifis Hukum dan Akademisi Indonesia. Duplik kali ini juga dipandu oleh Herdino Fajar Gemilang, selaku staf Kastrat BEM FH UPNVJ yang bertindak sebagai moderator.

Faisal Djabbar sebagai pemantik pertama menyampaikan bahwa proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah sebuah pelanggaran hukum dari pimpinan KPK karena memaksakan adanya tes TWK padahal UU KPK sama sekali tidak mewajibkan pegawai KPK untuk mengikuti Tes Wawasan Kebangsaan. Hal semacam itu dinilai semacam pelanggaran terhadap Undang – undang, persoalan 75 pegawai KPK bukan sekedar persoalan pemikiran namun persoalan sebuah upaya sistematis untuk memusnahkan KPK, memusnahkan integritas dan keberanian pegawai KPK untuk melawan kebijakan pimpinan yang tidak sesuai dengan nilai- nilai KPK.

“Ada satu hal yang perlu kita fokuskan bahwa persoalannya bukan hanya sekedar revisi uu KPK dan penyingkiran 75 pegawai KPK, yang harus kita sadari pula adalah bahwa ada perubahan KPK dan lebih fokusnya upaya pelemahan terhadap badan KPK itu sendiri,” jelas Faisal.

Beniharmoni menyampaikan, seharusnya yang direvisi terlebih dahulu adalah materiilnya bukan formilnya, dan yang paling penting sekali untuk direvisi itu UU Tipikor serta pengesahan yaitu RUU perampasan aset yang dimana tahun ini tidak masuk ke prolegnas prioritas. Selain itu, menurutnya juga dalam pengalihan status seharusnya tidak boleh merugikan pegawai KPK dengan alasan apapun dan sudah diatur di dalam putusan MK.

“Pemberantasan korupsi difokuskan saja ke KPK dan lembaga lembaga lain biarlah mereka mengurus maling ayam dan lain semacamnya, bicara korupsi terutama penindakannya cukup

KPK saja yang bertindak karena KPK bukan lembaga ad hoc melainkan lembaga permanen maka seharusnya KPK lah yang melakukan penindakan, dan terakhir seharusnya KPK diperkuat bukan digerogoti seperti ini,” jelas Beniharmoni.

Pada diskusi kali ini Feri Amsari menyampaikan bahwa faktanya memang revisi ini memiliki banyak kelemahan bahkan semakin jauh KPK dari ciri ciri ideal sebuah Lembaga Pemberantasan Korupsi.

“Lembaga independen dan berintegritas seperti KPK seharusnya memiliki ciri – ciri lembaga yang baik seperti dicantumkan di dalam konstitusi kalo tidak dicantumkan maka setiap tahun lembaga berintegritas ini akan diancam oleh upaya perubahan undang – undang. Kedua, KPK harus diberikan kewenangan – kewenangan khusus, contohnya KPK sering dilemahkan karena tidak memiliki kewenangan senjata. Ketiga, lembaga yang pimpinan dan pegawainya diberi jaminan hidup dari saat bekerja hingga pensiun.” jelas Feri.

Lebih lanjut, Feri berpendapat, hal ini tidak hanya untuk menghalangi KPK untuk memberantas korupsi.

“Revisi sama sekali tidak memberikan perlindungan terhadap KPK malah memperlemah KPK itu sendiri seperti SP3, tujuannya penyingkiran ini menyasar pegawai pegawai yang sedang menangani kasus kasus penting.” tutur Feri.

Pernyataan Sikap BEM FH UPNVJ

Tindakan Kekerasan Terhadap Jurnalis Tempo di Surabaya

Sabtu (27/03) lalu, seorang jurnalis dari redaksi Tempo, Nurhadi, mendapatkan tindakan  kekerasan saat sedang menjalankan tugasnya di Surabaya. Penganiayaan ini terjadi pada saat  Nurhadi sedang masuk ke dalam sebuah acara resepsi pernikahan, antara anak Angin Prayitno Aji  dan Kombes Pol Achmad Yani, mantan Karo Perencanaan Polda Jatim. Lalu, pengawal dari  Angin menuduh Nurhadi masuk tanpa izin ke dalam acara resepsi pernikahan di Komplek  Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut Surabaya. Walaupun  Nurhadi telah mengatakan statusnya sebagai seorang jurnalis, ajudan dari Angin Prayitno Aji  tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memeriksanya. Kekerasan yang menimpa Nurhadi  terjadi ketika dia menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo untuk meminta konfirmasi  kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Angin  Prayitno Aji. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyatakan Angin sebagai tersangka  dalam kasus suap pajak. Nurhadi mendapatkan tindakan kekerasan berupa ditampar, dipiting,  dipukul, ditahan, serta mendapat ancaman pembunuhan selama dua jam di salah satu hotel di  Surabaya. Interogasi diduga dilakukan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai polisi dan  beberapa orang lainnya diduga sebagai oknum anggota TNI, serta ajudan dari Angin Prayitno Aji.  

Nurhadi juga dipaksa untuk menerima uang sebesar Rp. 600.000 dan dipaksa untuk berpose,  seolah ia telah menerima uang tersebut sebagai kompensasi dari perampasan dan rusaknya alat  liputan yang ia miliki. Namun, uang tersebut ditolak oleh Nurhadi, walaupun ia dipaksa untuk  menerima uang tersebut. Kapolda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, mengatakan  bahwa laporan telah diterima pihaknya. Laporan tersebut disampaikan Aliansi Jurnalis  Independen (AJI) kepada SPKT Polda Jatim dengan laporan terkait adanya dugaan penganiayaan  terhadap salah satu awak media. Laporan sendiri telah diterima oleh SPKT dengan Laporan Polisi  Nomor: LP-B/176/III/RES.1.6/2021/UM/SPKT Polda Jatim. Dengan terlapor bernama Purwanto,  yang diduga sebagai anggota Polda Jatim. 

Aksi kekerasan yang terjadi terhadap Nurhadi merupakan serangan terhadap kebebasan pers, serta  telah melanggar Pasal 170 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama  terhadap orang atau barang dan Pasal 18 Ayat 1 UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 perihal tindakan  yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik. Ancaman hukum terhadap kasus seperti  ini seberat-beratnya lima tahun enam bulan penjara. Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  Surabaya, Eben Haezer, berharap pihak polisi akan bekerja secara tegas dan profesional dalam  menginvestigasi kasus ini, dikarenakan kekerasan terhadap jurnalis bukanlah pertama kalinya  terjadi di negara Indonesia dan tidak akan menjadi yang terakhir pula, apabila tindakan kekerasan  terhadap seorang jurnalis tidak pernah ditindak secara serius oleh para penegak hukum.  

Oleh karena itu, BEM FH UPNVJ menyatakan sikap sebagai berikut:  

  1. Mengutuk keras tindakan kekerasan yang dialami oleh seorang Jurnalis Tempo bernama  Nurhadi di daerah Surabaya;
  2. Menuntut pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku yang melakukan tindakan kekerasan  terhadap Jurnalis Tempo tersebut, sesuai hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang  berlaku; 
  3. Meminta kepada pihak aparat untuk memberikan jaminan dan perlindungan untuk korban,  keluarganya, serta para jurnalis di negara Indonesia, dari segala bentuk kekerasan,  penganiayaan, intimidasi dan pengancaman; 
  4. Mendorong terciptanya kebebasan pers di Indonesia tanpa adanya hal-hal yang menghalangi  dan membatasi ruang kerja jurnalistik; dan;
  5. Hentikan segala bentuk kekerasan, penganiayaan, intimidasi, serta ancaman terhadap  jurnalis yang sedang dalam kondisi bertugas di lapangan.